Pantau - Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menyoroti keterjangkauan harga pangan, kebijakan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD), serta tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam evaluasi dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Mardani meminta pemerintah memastikan keberhasilan pembangunan tidak hanya terlihat dari capaian program, tetapi juga dirasakan masyarakat melalui harga kebutuhan pokok yang terjangkau, pelayanan publik yang memadai, dan pemerataan anggaran daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema “Mengupas Dua Tahun Pemerintahan Prabowo, Kebijakan yang Berpihak pada Rakyat, Ekonomi Kuat, hingga Kemandirian Nasional” di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Politikus Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menegaskan bahwa pihaknya mengambil posisi kritis dan konstruktif dalam mengevaluasi kebijakan pemerintah.
“Kita ingin rakyat lebih diutamakan,” ujar Mardani.
Mardani Soroti Harga Beras Rp15.000 per Kilogram dan Keterjangkauan Protein
Mardani mengapresiasi capaian pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan, terutama peningkatan produksi beras, ketersediaan pupuk, dan kebijakan yang memungkinkan Indonesia tidak melakukan impor beras.
Menurutnya, capaian tersebut memberikan dampak positif bagi petani sekaligus mendukung upaya memperkuat kemandirian pangan nasional.
Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan ketahanan pangan tidak cukup diukur dari ketersediaan beras.
Pemerintah juga perlu memastikan masyarakat mampu membeli berbagai bahan pangan bergizi, termasuk daging dan sumber protein hewani lainnya.
“Di beras sudah oke, tetapi di daging kita masih jauh,” ujarnya.
Mardani turut menyinggung harga beras di tingkat konsumen yang dalam pemaparannya disebut mencapai Rp15.000 per kilogram.
Ia menilai keterjangkauan harga pangan harus menjadi perhatian agar masyarakat berpenghasilan rendah tidak semakin terbebani oleh biaya kebutuhan sehari-hari.
DPR Minta Peran Bulog Diperkuat untuk Menjaga Harga Pangan
Mardani menyoroti keterbatasan penguasaan cadangan beras oleh Perum Bulog dalam mendukung stabilitas pasokan dan harga.
Menurutnya, cadangan beras yang dikuasai Bulog masih berada pada kisaran 14 hingga 15 persen, sedangkan sebagian besar lainnya berada di tangan swasta.
Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian pemerintah dalam menentukan kebijakan pengelolaan dan distribusi bahan pokok.
Mardani mengusulkan penguatan peran negara agar stabilitas harga dapat lebih terjaga dan masyarakat memperoleh akses pangan yang terjangkau.
“Untuk bahan pokok, dominasi negara perlu diperbesar. Kalau perlu, ada proteksi negara karena ini menyangkut stunting dan persoalan gizi masyarakat,” kata Mardani.
Wakil rakyat dari daerah pemilihan Jakarta Timur itu menilai kebijakan pangan harus mempertimbangkan kepentingan petani sekaligus kemampuan konsumen dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Pemangkasan Transfer ke Daerah Dinilai Berisiko Mengganggu Pelayanan Publik
Selain persoalan pangan, Mardani meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan Transfer ke Daerah yang dinilai memengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan.
Menurutnya, keterbatasan ruang fiskal dapat menyulitkan pemerintah daerah membiayai pelayanan publik dan program prioritas.
Sebagai anggota Komisi II DPR yang membidangi pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah, Mardani menekankan pentingnya pembagian anggaran yang mempertimbangkan kebutuhan masing-masing wilayah.
Ia juga menyoroti kebutuhan belanja pegawai setelah pengangkatan sekitar 1,3 juta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Menurutnya, penambahan kebutuhan anggaran pegawai harus diimbangi dengan kebijakan fiskal yang memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
Mardani mengingatkan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh sampai mengurangi kualitas pelayanan yang dibutuhkan masyarakat.
Mardani Minta Pemerintah Perhatikan Keadilan Anggaran Pusat dan Daerah
Mardani menilai prinsip otonomi daerah harus diwujudkan melalui pembagian kewenangan sekaligus dukungan anggaran yang memadai.
Menurutnya, desentralisasi tidak cukup hanya memberikan tanggung jawab administratif kepada pemerintah daerah tanpa memperhatikan kemampuan pembiayaannya.
Ia meminta pemerintah meninjau pembagian anggaran antara pusat dan daerah agar sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik.
“NKRI harus terlihat juga dari keadilan dalam anggaran,” tegasnya.
Mardani menekankan bahwa pemerataan anggaran merupakan bagian penting dalam menjaga kemampuan pemerintah daerah melaksanakan pembangunan.
Ia berharap kebijakan fiskal nasional tidak menghambat daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Program Makan Bergizi Gratis Harus Transparan dan Akuntabel
Mardani juga memberikan catatan terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo.
Ia mengakui bahwa program tersebut memiliki tujuan baik dalam mendukung pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat.
Namun, menurutnya, keberhasilan program berskala besar sangat bergantung pada kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengelolaan anggaran.
Mardani meminta pemerintah memastikan tata kelola MBG dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia juga mendorong pemerintah membuka ruang bagi kritik dan masukan masyarakat sebagai bagian dari evaluasi program.
Menurutnya, pengawasan yang objektif diperlukan agar pelaksanaan MBG tetap sesuai dengan tujuan dan memberikan manfaat bagi kelompok sasaran.
PKS Dorong Evaluasi Kebijakan Pemerintah Secara Konstruktif
Mardani menegaskan bahwa sikap kritis Fraksi PKS terhadap pemerintah bertujuan mendorong perbaikan kebijakan publik.
Ia menilai evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo perlu dilakukan secara objektif dengan mempertimbangkan capaian dan persoalan yang masih dihadapi masyarakat.
Menurutnya, penguatan ketahanan pangan harus berjalan seiring dengan keterjangkauan harga dan pemenuhan kebutuhan gizi.
Sementara itu, kebijakan anggaran perlu memperhatikan kemampuan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik.
Mardani juga meminta pemerintah terus memperbaiki tata kelola program sosial agar manfaatnya benar-benar diterima masyarakat.
Ia berharap prioritas pembangunan nasional dapat tercermin dalam peningkatan kesejahteraan rakyat serta pemerataan akses terhadap pelayanan dasar.
- Penulis :
- Gerry Eka
