Pantau - Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo mendesak pemerintah segera mengantisipasi dampak fenomena El Niño terhadap sektor perikanan dan tambak, terutama ancaman kekeringan yang dapat memperburuk kondisi ekonomi nelayan dan petambak di tengah kelangkaan solar, kenaikan harga pakan, serta anjloknya harga jual ikan.
Firman menilai pemerintah perlu mengambil langkah terpadu untuk menjamin ketersediaan air, memperbaiki infrastruktur perikanan, dan menjaga stabilitas harga hasil produksi agar usaha masyarakat pesisir tetap berjalan.
Persoalan tersebut mengemuka dalam kegiatan bimbingan teknis kewirausahaan dan akses permodalan perikanan di Balai Desa Bakalan, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Jumat (23/10/2026).
Dalam kegiatan tersebut, sejumlah persoalan yang dihadapi petambak menjadi perhatian, mulai dari sulitnya memperoleh bahan bakar hingga ketidakpastian harga hasil panen yang menyebabkan kerugian.
Petambak Nila Keluhkan Solar Mahal dan Harga Panen Anjlok
Petani tambak ikan nila asal Desa Bakalan, Suyatno, mengungkapkan bahwa kesulitan memperoleh bahan bakar solar menjadi salah satu hambatan utama dalam menjalankan usaha perikanan.
Menurutnya, kendala pengurusan izin membuat petambak terpaksa membeli solar secara eceran dengan harga lebih tinggi dibandingkan harga yang seharusnya dapat mereka akses.
Selain persoalan bahan bakar, petambak juga menghadapi kenaikan harga pakan ikan yang terus membebani biaya produksi.
Kondisi tersebut semakin berat ketika harga jual ikan nila mengalami penurunan saat musim panen sehingga pendapatan petambak tidak sebanding dengan pengeluaran.
“Keluhannya di sini masih kesulitan untuk bahan bakar, solar terutama, sehingga petani belinya eceran dan harganya mahal. Biasanya waktu panen harga nila jatuh, sedangkan harga pakannya terlalu tinggi dan terus naik, sehingga petani merugi,” ujar Suyatno.
Ia menjelaskan bahwa ketidakstabilan harga hasil panen menjadi persoalan serius karena petambak harus tetap mengeluarkan biaya operasional meskipun harga jual ikan menurun.
Situasi tersebut membuat pelaku usaha tambak menghadapi risiko kerugian yang semakin besar ketika biaya produksi terus meningkat.
Ancaman El Niño Picu Kekhawatiran Kekeringan di Wilayah Tambak
Selain persoalan ekonomi, masyarakat Desa Bakalan juga menghadapi tantangan akibat perubahan kondisi cuaca yang memengaruhi ketersediaan air.
Suyatno mengungkapkan bahwa wilayahnya kerap mengalami banjir saat musim hujan, tetapi mulai menghadapi kekeringan ketika memasuki musim kemarau.
Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran terhadap keberlangsungan usaha tambak yang membutuhkan pasokan air secara memadai.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Suyatno meminta pemerintah mempertimbangkan pembangunan waduk di wilayah Cluwak.
Infrastruktur tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan masyarakat di Kecamatan Dukuhseti, Tayu, dan Cluwak untuk menjaga ketersediaan air, terutama ketika musim kemarau berlangsung.
Menanggapi aspirasi tersebut, Firman Soebagyo menegaskan bahwa kesiapan infrastruktur air harus menjadi perhatian pemerintah dalam menghadapi ancaman El Niño.
Menurutnya, penguatan sarana penyediaan air diperlukan agar aktivitas ekonomi masyarakat pesisir tidak terganggu akibat kekeringan berkepanjangan.
Firman Soebagyo Minta Pemerintah Atasi Kesulitan Modal dan Akses Solar
Firman menilai berbagai persoalan yang dihadapi nelayan dan petambak tidak dapat diselesaikan hanya melalui pemberian akses permodalan.
Menurutnya, pemerintah juga harus menangani hambatan mendasar seperti sulitnya memperoleh solar, ketidakpastian harga hasil produksi, dan kondisi infrastruktur perikanan.
Ia turut menyoroti persoalan muara sungai yang tersumbat sehingga menyulitkan kapal nelayan untuk mendarat setelah melakukan aktivitas penangkapan ikan.
Selain itu, Firman menilai akses pembiayaan melalui perbankan masih menjadi tantangan bagi pelaku usaha perikanan.
“Untuk mendapatkan akses permodalan di bank itu tidak sederhana, padahal program usaha rakyat tanpa jaminan dianggap mudah. Kepastian hukum dan kepastian harga ini harus dijamin oleh pemerintah, karena harga menentukan bank mau memberikan kredit,” jelasnya.
Menurut Firman, kepastian harga hasil produksi memiliki pengaruh besar terhadap kemampuan petambak dan nelayan memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan.
Ketika pendapatan tidak menentu akibat fluktuasi harga, pelaku usaha berisiko mengalami kesulitan mengembangkan usaha maupun memenuhi kewajiban pembayaran kredit.
Karena itu, pemerintah diminta tidak hanya memperluas akses modal, tetapi juga menciptakan kondisi usaha yang memberikan kepastian pendapatan bagi masyarakat pesisir.
DPR Dorong Kepastian Harga Ikan untuk Lindungi Pendapatan Petambak
Firman menekankan pentingnya kebijakan yang mampu menjaga stabilitas harga hasil produksi agar petambak dan nelayan tidak terus mengalami kerugian saat panen.
Ia mencontohkan kebijakan penetapan harga beras sebesar Rp6.500 yang menurutnya memberikan keyakinan kepada petani untuk menjual hasil panen kepada Perum Bulog.
Menurut Firman, kepastian harga dapat membantu produsen memperkirakan pendapatan sekaligus meningkatkan kepercayaan lembaga keuangan dalam memberikan kredit.
Prinsip tersebut dinilai perlu menjadi perhatian dalam pengembangan sektor perikanan agar pelaku usaha memiliki kepastian ekonomi.
Selain stabilitas harga, Firman juga mendorong pemerintah memperbaiki infrastruktur perikanan dan mempermudah akses bahan bakar yang dibutuhkan untuk kegiatan operasional.
Langkah antisipasi terhadap El Niño juga perlu dilakukan secara bersamaan dengan penguatan ketersediaan air bagi tambak dan masyarakat pesisir.
Dengan penanganan yang terpadu, pemerintah diharapkan mampu menekan risiko kerugian akibat kekeringan, tingginya biaya produksi, dan ketidakstabilan harga hasil perikanan.
Firman menilai perhatian terhadap berbagai persoalan tersebut penting untuk menjaga keberlangsungan usaha nelayan dan petambak, khususnya ketika menghadapi musim kemarau dan ancaman cuaca ekstrem.
- Penulis :
- Gerry Eka
