Pantau - Realisasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalimantan Barat mencapai Rp2,21 triliun sepanjang Januari hingga September 2026 dengan jumlah penerima manfaat sekitar 1,1 juta orang yang tersebar di berbagai wilayah provinsi tersebut.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalimantan Barat Rahmat Mulyono mengatakan pelaksanaan program tersebut didukung ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Dari Januari sampai dengan 30 September 2026, program Makan Bergizi Gratis di Kalimantan Barat sudah mencapai 1,1 juta penerima di seluruh Kalimantan Barat,” kata Rahmat di Pontianak, Kamis (29/10/2026).
Hingga akhir September 2026, sebanyak 566 SPPG tercatat mendukung pelaksanaan program MBG di Kalimantan Barat.
Operasional program tersebut juga melibatkan sekitar 22.560 tenaga kerja yang bertugas dalam penyediaan dan pelayanan makanan bergizi.
Realisasi Anggaran MBG Turun pada September akibat Karhutla
Rahmat menjelaskan bahwa realisasi anggaran MBG di Kalimantan Barat mengalami perubahan setiap bulan sepanjang Januari hingga September 2026.
Penyaluran anggaran tertinggi tercatat pada Januari dengan nilai sekitar Rp391 miliar.
Sementara itu, realisasi pada September mencapai sekitar Rp58 miliar atau lebih rendah dibandingkan sejumlah bulan sebelumnya.
Penurunan tersebut dipengaruhi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menyebabkan sejumlah sekolah menghentikan sementara pembelajaran tatap muka.
Pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten dan kota menerapkan kebijakan pembelajaran daring di sejumlah wilayah terdampak.
“Pada September memang terjadi penurunan realisasi anggarannya karena kondisi kebakaran hutan dan lahan. Banyak sekolah yang menetapkan kegiatan belajar mengajar secara daring sehingga SPPG tidak beroperasi,” ujarnya.
Perubahan kegiatan belajar mengajar tersebut turut memengaruhi operasional dapur penyedia makanan bergizi bagi peserta didik.
Sebanyak 15 SPPG Masih Berstatus Penghentian Sementara
Selain dampak karhutla, sekitar 15 SPPG di Kalimantan Barat masih berstatus penghentian sementara atau suspend.
Fasilitas tersebut belum dapat menjalankan operasional pelayanan MBG sebagaimana biasanya.
Kondisi itu terutama berkaitan dengan penerapan pembelajaran daring yang membuat pelayanan makanan di sekolah tidak berlangsung secara normal.
Rahmat menyampaikan bahwa jumlah SPPG yang beroperasi menjadi salah satu faktor yang memengaruhi realisasi anggaran program.
Sintang Hadapi Tantangan Pemerataan Layanan MBG
Dari sisi persebaran fasilitas, Kabupaten Sintang disebut sebagai salah satu daerah yang memiliki jumlah SPPG relatif sedikit.
Kondisi geografis dan persebaran permukiman menjadi tantangan dalam memperluas jangkauan layanan MBG di wilayah tersebut.
Kabupaten Sintang disebut memiliki hampir 400 desa, meskipun jumlah pasti dan perbandingan jumlah SPPG antardaerah masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut.
Sebaliknya, Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya termasuk wilayah dengan jumlah SPPG relatif banyak.
Namun, rincian jumlah fasilitas dan realisasi anggaran pada setiap kabupaten dan kota masih membutuhkan verifikasi.
Kebutuhan Anggaran MBG Kalbar Diperkirakan Rp3 Triliun
Pemerintah memperkirakan kebutuhan anggaran MBG di Kalimantan Barat sepanjang 2026 dapat mencapai sekitar Rp3 triliun.
Angka tersebut masih merupakan perkiraan yang bergantung pada jumlah SPPG aktif serta kebutuhan pembayaran layanan masing-masing unit.
Saat ini, target pengembangan fasilitas pelayanan MBG di Kalimantan Barat disebut mencapai sekitar 600 SPPG.
Sebagian fasilitas yang telah dibangun masih memanfaatkan sarana yang tersedia untuk memulai operasional pelayanan.
Pemerintah juga berkoordinasi dengan Dinas Koperasi dan unsur Kodam XII/Tanjungpura untuk memantau perkembangan pelaksanaan program.
Koordinasi tersebut menjadi bagian dari upaya pemantauan operasional SPPG dan perluasan jangkauan layanan MBG di Kalimantan Barat.
- Penulis :
- Aditya Yohan
