Pantau - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta berhasil mendata sebanyak 1.431.051 usaha dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, melampaui target pendataan yang telah ditetapkan untuk wilayah ibu kota.
Kepala BPS DKI Jakarta Kadarmanto menyampaikan capaian tersebut dalam acara Award Hari Statistik Nasional (HSN) 2026 di Jakarta, Kamis (29/10/2026).
Menurut Kadarmanto, jumlah usaha yang berhasil didata meningkat signifikan dibandingkan capaian pada Agustus 2026 yang masih berada di kisaran 800 ribu usaha.
"DKI ditargetkan 1,2 jutaan usaha. Tadinya di Agustus masih sekitar 800 ribuan, sekarang (per hari ini) sudah 1,4 juta (108,84 persen)," kata Kadarmanto.
BPS DKI Jakarta masih melaksanakan kegiatan kunjungan ulang atau revisit hingga 31 Oktober 2026 untuk memastikan kelengkapan dan kualitas data yang telah dikumpulkan.
Sebanyak 900 Ribu Usaha Berada di Bangunan Khusus Usaha
Kadarmanto menjelaskan bahwa dari total 1.431.051 usaha yang telah didata, sekitar 900 ribu di antaranya termasuk kategori Bangunan Khusus Usaha (BKU).
Kategori tersebut mencakup berbagai jenis kegiatan usaha yang beroperasi di bangunan khusus, seperti toko, warung makan, warteg, serta tempat usaha yang memiliki papan nama.
Sementara itu, usaha lainnya merupakan kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh keluarga dari rumah.
Pendataan tersebut dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai jumlah dan karakteristik usaha yang beroperasi di wilayah DKI Jakarta.
"Kami masih dalam agenda kegiatan revisit pelaksanaan Sensus Ekonomi sampai dengan tanggal 31 Oktober 2026," kata dia.
Kegiatan kunjungan ulang dilakukan sebagai bagian dari proses pemeriksaan dan penyempurnaan data sebelum hasil sensus digunakan untuk berbagai kebutuhan perencanaan.
BPS Lakukan Pengumpulan Data Sejak Juni 2026
Statistisi Ahli Madya BPS DKI Jakarta sekaligus Ketua Tim Sensus, Data Register dan Kerja Sama Lembaga, Feri Prasetyo, menjelaskan bahwa pengumpulan data Sensus Ekonomi 2026 berlangsung sejak Juni hingga akhir Agustus.
Proses pendataan utama tersebut dilaksanakan selama kurang lebih dua setengah bulan dengan melibatkan petugas sensus dan pengawasan dari BPS DKI Jakarta.
Menurut Feri, pengawasan dilakukan bersamaan dengan kegiatan pengumpulan data untuk memastikan pelaksanaan sensus berjalan sesuai ketentuan.
"Pegawai BPS DKI melakukan pengawasan kepada kegiatan pengumpulan data. Secara bersamaan dilakukan juga proses pengawasan pengumpulan datanya. Demi data yang berkualitas, petugas organik juga melakukan revisit sampai dengan sekarang," kata dia.
Kegiatan kunjungan ulang masih berlangsung untuk meningkatkan ketepatan dan kelengkapan informasi yang diperoleh selama proses pendataan.
BPS DKI Jakarta menekankan bahwa kualitas data menjadi bagian penting agar hasil sensus dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah dan pemangku kepentingan.
Hasil Sensus Jadi Dasar Kebijakan Ekonomi dan Investasi Jakarta
Kadarmanto menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya bertujuan menghitung jumlah usaha dan mencatat karakteristik kegiatan ekonomi.
Hasil pendataan tersebut juga diharapkan menjadi landasan bagi pemerintah, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi.
Data sensus dapat digunakan untuk menentukan arah investasi, memperkuat daya saing usaha, serta mendukung pengembangan perekonomian Jakarta dan Indonesia.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebelumnya telah menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sebagai dasar penyusunan berbagai kebijakan strategis.
Dukungan tersebut mencakup pemanfaatan data untuk meningkatkan investasi, menciptakan lapangan kerja, mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta mendukung peningkatan kesehatan masyarakat.
Gubernur Pramono Sebut Jakarta Sumbang 16,67 Persen Ekonomi Nasional
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menilai Sensus Ekonomi 2026 memiliki posisi strategis karena kontribusi Jakarta terhadap perekonomian nasional mencapai 16,67 persen.
Dengan kontribusi tersebut, hasil pendataan ekonomi Jakarta dinilai penting untuk menggambarkan kondisi dan struktur perekonomian Indonesia secara lebih luas.
Data yang dikumpulkan tidak hanya mencerminkan aktivitas usaha di Jakarta, tetapi juga menjadi bagian dari informasi yang digunakan untuk memahami perkembangan ekonomi nasional.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana memanfaatkan hasil sensus untuk memperkuat berbagai program prioritas pembangunan.
Program tersebut meliputi perlindungan sosial, pendidikan, kesehatan, pengembangan usaha, serta penciptaan lapangan kerja.
BPS DKI Jakarta akan melanjutkan proses pemeriksaan data hingga akhir Oktober 2026 guna mendukung penyediaan informasi statistik yang akurat bagi penyusunan kebijakan ekonomi.
- Penulis :
- Aditya Yohan
