HOME  ⁄  Ekonomi

Pemprov Bali Bidik Insentif Fiskal Rp1 Triliun dari Pemerintah Pusat Berkat Keberhasilan Program MBG

Oleh Arian Mesa
SHARE   :

Pemprov Bali Bidik Insentif Fiskal Rp1 Triliun dari Pemerintah Pusat Berkat Keberhasilan Program MBG
Foto: Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta bahas Pemprov Bali bidil insentif fiskal terkait kesuksesan Program MBG, Denpasar, Jumat 30/10/2026 (sumber: ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari)

Pantau - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali optimistis berpeluang memperoleh insentif fiskal dari pemerintah pusat melalui keberhasilan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai berjalan lancar dan tanpa kendala berarti di Pulau Dewata.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Gizi Nasional (BGN) telah menyiapkan total anggaran insentif fiskal sebesar Rp1 triliun untuk daerah-daerah yang dinilai paling berhasil menyelenggarakan Program MBG.

Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta menyatakan bahwa Pemprov Bali siap mendukung program nasional tersebut sekaligus memastikan tata kelola dan pengawasannya berjalan optimal.

"Pemprov Bali tentu menyambut baik dan siap mendukung penyelarasan program nasional tersebut di daerah, termasuk mengawal tata kelolanya bersama-sama agar bermanfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat," kata Giri Prasta di Denpasar, Jumat.

Pemprov Bali Klaim Pelaksanaan MBG Berjalan Lancar Tanpa Kasus Keracunan

Giri Prasta menilai Bali memiliki peluang besar memperoleh insentif fiskal karena pelaksanaan Program MBG di wilayahnya sejauh ini menunjukkan hasil yang positif.

Menurutnya, proses distribusi makanan kepada penerima manfaat berlangsung lancar tanpa kendala teknis berarti yang dapat mengganggu penyelenggaraan program.

Selain distribusi, aspek keamanan pangan juga menjadi perhatian pemerintah daerah dalam memastikan makanan yang disediakan memenuhi standar kesehatan.

Giri Prasta menyebut sejauh ini belum pernah terjadi kasus keracunan makanan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Program MBG di Bali.

Untuk mempertahankan capaian tersebut, Pemprov Bali terus memperkuat koordinasi dan pengawasan lintas sektor agar pelaksanaan program tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengawasan dilakukan dengan melibatkan pemerintah daerah, sektor swasta, masyarakat, Tentara Nasional Indonesia (TNI), serta Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Kolaborasi tersebut diarahkan untuk memastikan proses penyediaan, pengolahan, hingga distribusi makanan berjalan dengan baik dan memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat.

Insentif Rp1 Triliun Disalurkan Melalui Kompetisi Antardaerah

Giri Prasta menjelaskan bahwa alokasi insentif fiskal nasional sebesar Rp1 triliun akan disalurkan melalui mekanisme kompetisi yang terbagi dalam beberapa gelombang dan wilayah.

Skema tersebut memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah yang menunjukkan kinerja terbaik dalam pelaksanaan Program MBG untuk memperoleh dukungan fiskal tambahan.

Ia optimistis pemberian insentif dapat menjadi motivasi bagi Pemprov Bali dan seluruh pemerintah kabupaten/kota untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan program.

Insentif tersebut juga diharapkan mendorong pemerintah daerah memperkuat pembangunan sarana pendukung, meningkatkan kualitas pengelolaan, serta mengoptimalkan pengawasan Program MBG.

Giri Prasta menegaskan bahwa seluruh jajaran pemerintah daerah di Bali memiliki komitmen yang sama untuk merespons stimulus pemerintah pusat sebagai bagian dari percepatan pembangunan daerah.

Gubernur Wayan Koster Siapkan Lahan Daerah untuk Mendukung MBG

Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan dukungan penuh terhadap keberlanjutan Program MBG melalui pengintegrasian program dengan kebijakan peningkatan anggaran sektor pertanian dalam arti luas.

Dukungan tersebut disampaikan Koster ketika membacakan pidato tanggapan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali.

Koster menegaskan bahwa Pemprov Bali siap menyediakan dan memberdayakan aset lahan milik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, hingga pemerintah desa untuk menunjang kebutuhan Program MBG.

Pemanfaatan lahan tersebut diarahkan untuk mendukung produksi dan penyediaan bahan pangan lokal yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan program.

Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat keterlibatan sektor pertanian daerah dalam memenuhi kebutuhan bahan makanan bagi penerima manfaat MBG.

Selain mendukung produksi pangan lokal, aset lahan pemerintah daerah juga dapat dimanfaatkan untuk menunjang kebutuhan operasional dapur masyarakat yang berkaitan dengan pelaksanaan Program MBG.

Pemprov Bali turut menyiapkan pemanfaatan berbagai lahan potensial lainnya guna mendukung pengembangan Koperasi Desa Merah Putih di seluruh wilayah Bali.

Melalui penguatan pengawasan lintas sektor, penyediaan lahan pangan lokal, serta pemberdayaan aset pemerintah daerah, Pemprov Bali berupaya meningkatkan keberhasilan Program MBG sekaligus memperbesar peluang memperoleh insentif fiskal dari pemerintah pusat.

Penulis :
Arian Mesa
FLOII 2026