Pantau - Menteri Keuangan Suahasil Nazara menekankan tiga peran utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, melindungi masyarakat, serta menjaga pengelolaan keuangan negara yang kredibel dan bertanggung jawab pada peringatan Hari Oeang Republik Indonesia (HORI) ke-80.
Dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat (30/10/2026), Suahasil menegaskan bahwa kedaulatan ekonomi dan keuangan tidak hanya berkaitan dengan kepemilikan mata uang dan lembaga keuangan nasional, tetapi juga kemampuan negara memanfaatkan instrumen fiskal untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
“Kedaulatan ekonomi dan keuangan bukan hanya tentang memiliki mata uang dan lembaga keuangannya sendiri, tetapi juga tentang kemampuan negara menggunakan seluruh instrumennya untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan sejahtera,” kata Suahasil.
Menurutnya, APBN harus menjadi instrumen utama pemerintah dalam mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan sekaligus memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.
APBN Harus Dorong Pertumbuhan Ekonomi dan Lindungi Masyarakat
Suahasil menjelaskan bahwa peran pertama APBN adalah mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui alokasi belanja negara yang produktif dan berdampak langsung terhadap pembangunan.
Dalam sektor pendidikan dan kesehatan, penggunaan APBN harus diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar masyarakat memiliki kemampuan dan produktivitas yang lebih baik.
Selain itu, APBN berperan dalam membiayai pembangunan infrastruktur guna memperluas akses masyarakat, meningkatkan konektivitas antarwilayah, serta menurunkan biaya usaha.
Dukungan fiskal juga perlu diarahkan untuk memperkuat investasi, meningkatkan kegiatan produksi, dan mendorong ekspor sebagai sumber pertumbuhan ekonomi nasional.
Sementara itu, peran kedua APBN adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat, terutama ketika menghadapi tekanan ekonomi maupun kondisi darurat yang memengaruhi kehidupan sehari-hari.
Perlindungan tersebut diperlukan saat masyarakat menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok, gangguan pekerjaan, hingga bencana yang berdampak terhadap kondisi sosial dan ekonomi.
Melalui program perlindungan sosial, pemberian subsidi, dan penyediaan pelayanan dasar, pemerintah harus memastikan kehadiran negara dalam membantu kelompok masyarakat yang membutuhkan.
Suahasil menekankan pentingnya penyaluran bantuan pemerintah secara tepat sasaran agar manfaat anggaran negara benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
Menkeu Tekankan Disiplin Fiskal dan Pengelolaan APBN yang Kredibel
Peran ketiga APBN, menurut Suahasil, adalah menjaga pengelolaan keuangan negara yang kredibel dan bertanggung jawab guna memastikan kesehatan fiskal serta keberlanjutan pembangunan nasional.
Pengelolaan tersebut harus dilakukan melalui penguatan pendapatan negara, peningkatan kualitas belanja pemerintah, dan pengelolaan pembiayaan secara hati-hati.
Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kesinambungan fiskal sehingga pemerintah tetap memiliki kemampuan membiayai pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
Suahasil juga menegaskan bahwa upaya pemerintah meningkatkan pertumbuhan ekonomi harus tetap disertai disiplin fiskal agar stabilitas keuangan negara tetap terjaga.
Dengan demikian, kebijakan fiskal tidak hanya berorientasi pada peningkatan aktivitas ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan keuangan negara dalam jangka panjang.
Kementerian Keuangan Diminta Tuntaskan APBN 2026 dan Siapkan APBN 2027
Dalam momentum peringatan HORI ke-80, Suahasil meminta seluruh jajaran Kementerian Keuangan menuntaskan pelaksanaan APBN tahun 2026 sekaligus mempersiapkan APBN tahun 2027 untuk mendukung berbagai agenda pembangunan nasional.
Ia menekankan bahwa penyusunan APBN 2027 harus memastikan anggaran negara tidak sekadar menjadi dokumen perencanaan keuangan, tetapi mampu menghasilkan pelayanan publik yang berfungsi dan pembangunan yang bermanfaat.
Selain itu, setiap alokasi anggaran harus dapat menciptakan kesempatan ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat serta mendukung peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan.
“Anggaran tersebut harus menjadi layanan yang berfungsi, pembangunan yang bermanfaat, dan kesempatan ekonomi bagi masyarakat. Inilah makna amanah kita sebagai Nagara Dana Rakca, penjaga dan pengelola keuangan negara. Kita harus memahami bahwa setiap keputusan fiskal membawa dampak nyata bagi masyarakat,” tutur Suahasil.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi pengingat bagi seluruh jajaran Kementerian Keuangan mengenai tanggung jawab dalam menjaga dan mengelola keuangan negara untuk kepentingan masyarakat.
Melalui peringatan Hari Oeang Republik Indonesia ke-80, pemerintah menegaskan pentingnya APBN sebagai instrumen untuk memperkuat perekonomian, menjaga kesinambungan fiskal, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mewujudkan kesejahteraan rakyat.
- Penulis :
- Arian Mesa
