Pantau - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menargetkan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kabupaten Rote Ndao mampu menyerap sekitar 26.000 tenaga kerja lokal dan meningkatkan pendapatan masyarakat hingga 2,5 kali upah minimum regional (UMR) setempat.
Pengembangan kawasan yang masuk dalam proyek strategis nasional (PSN) tersebut diarahkan untuk menjadikan Rote Ndao sebagai pusat produksi dan hilirisasi garam nasional sekaligus menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru di NTT.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT, Stefania Tanggu Boro, di Kupang, Sabtu (31/10/2026), mengatakan pembangunan K-SIGN tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi garam, tetapi juga pembentukan ekosistem industri yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
"Targetnya cukup konkret. KKP memperkirakan K-SIGN dapat menyerap sekitar 26.000 tenaga kerja dengan asumsi dua tenaga kerja per hektare dari total rencana pengembangan lahan 13.000 hektare. Pendapatan masyarakat juga ditargetkan meningkat hingga 2,5 kali UMR setempat," katanya.
Perhitungan potensi penyerapan tenaga kerja tersebut didasarkan pada kebutuhan dua pekerja untuk setiap hektare dari total rencana pengembangan kawasan seluas 13.000 hektare.
Meski demikian, angka penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan tersebut masih merupakan proyeksi pemerintah yang pencapaiannya bergantung pada realisasi pembangunan kawasan industri.
K-SIGN Rote Ndao Ditargetkan Produksi Garam 200 Ton per Hektare
Pemerintah merancang K-SIGN sebagai kawasan industri garam terintegrasi dari sektor hulu hingga hilir agar NTT tidak hanya menjadi pemasok bahan baku, tetapi juga memperoleh manfaat ekonomi dari pengolahan produk garam.
Sejumlah fasilitas pendukung telah dimasukkan dalam desain pengembangan kawasan, antara lain sarana pengolahan garam, laboratorium, gudang garam nasional, serta fasilitas produksi mineral ikutan.
Mineral ikutan yang berpotensi dikembangkan meliputi magnesium sulfat dan kalium yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung berbagai kebutuhan industri.
Pengembangan industri turunan garam juga diharapkan menarik investasi baru pada sektor garam konsumsi, industri pangan, dan industri kimia yang membutuhkan pasokan garam berkualitas tinggi.
Stefania menegaskan bahwa pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap hilirisasi agar garam yang dihasilkan di Rote Ndao tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah.
"Menko Pangan sudah menegaskan bahwa garam Rote Ndao tidak boleh hanya dijual sebagai bahan mentah. Garam harus diolah agar nilai tambahnya lebih tinggi dan manfaat ekonominya juga dinikmati masyarakat daerah," ujarnya.
Selain meningkatkan perekonomian daerah, pembangunan K-SIGN diarahkan untuk mendukung target swasembada garam nasional pada 2027 melalui peningkatan kapasitas produksi dan kualitas garam dalam negeri.
Pemerintah menargetkan produktivitas tambak garam di kawasan tersebut mencapai 200 ton per hektare dengan kadar natrium klorida (NaCl) di atas 97 persen agar memenuhi standar kebutuhan industri.
Pada tahap awal, pengembangan kawasan direncanakan mencakup lahan seluas 2.000 hektare dari total rencana pengembangan 13.000 hektare.
Dengan asumsi produktivitas mencapai 200 ton per hektare, kawasan tahap awal tersebut secara teoritis berpotensi menghasilkan sekitar 400.000 ton garam.
Potensi produksi itu jauh melampaui produksi garam NTT selama ini yang masih berada pada kisaran puluhan ribu ton setiap tahun.
Namun, kapasitas produksi tersebut masih berupa perhitungan potensi berdasarkan target produktivitas dan luas lahan yang direncanakan, bukan hasil produksi yang telah terealisasi.
Tiga Desa Terdampak Pengembangan K-SIGN, Pemerintah Siapkan Kerja Sama Lahan
Di tengah besarnya potensi ekonomi K-SIGN, Pemerintah Provinsi NTT mengakui bahwa pembangunan kawasan industri garam berskala luas membutuhkan keterlibatan masyarakat yang lebih kuat.
Terdapat tiga desa di Kabupaten Rote Ndao yang terdampak pengembangan kawasan tersebut, yakni Desa Lakamola, Serubeba, dan Matasio.
Masyarakat dari ketiga desa itu telah dilibatkan dalam tahapan awal pembangunan melalui kegiatan pendataan bidang tanah dan konsultasi publik yang dilaksanakan pada 7 Agustus 2026.
Pemerintah juga merencanakan pemanfaatan lahan milik masyarakat melalui skema kerja sama untuk memberikan kesempatan kepada warga memperoleh manfaat ekonomi secara langsung.
Skema tersebut diharapkan memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam pengembangan kawasan industri, bukan sekadar menjadi pihak yang terdampak pembangunan.
Stefania menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat yang telah berjalan masih perlu ditingkatkan, terutama dalam pengelolaan kawasan, kesempatan kerja, dan pengembangan usaha ekonomi lokal.
"Dari sisi proses, masyarakat sudah dilibatkan. Namun, pelibatan tersebut masih perlu diperkuat, baik dalam pengelolaan kawasan, kesempatan kerja maupun pengembangan usaha ekonomi masyarakat," katanya.
Penguatan partisipasi masyarakat menjadi bagian penting dalam pengembangan K-SIGN agar manfaat pembangunan tidak hanya terbatas pada pembukaan lapangan kerja, tetapi juga mencakup peluang usaha yang berkaitan dengan industri garam.
Pemerintah Provinsi NTT berharap pembangunan K-SIGN dapat meningkatkan kapasitas produksi garam daerah, memperkuat industri pengolahan, dan mengurangi ketergantungan terhadap pasokan garam dari luar daerah.
Kawasan industri tersebut juga diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui masuknya investasi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, serta pengembangan produk turunan garam bernilai tambah.
Seluruh target penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan, produktivitas, dan kapasitas produksi K-SIGN masih bergantung pada realisasi pengembangan kawasan serta keberhasilan pelaksanaan program hilirisasi yang direncanakan pemerintah.
- Penulis :
- Arian Mesa
