Pantau - Pelemahan nilai tukar rupiah dan kenaikan harga minyak mentah dunia memberikan tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga pemerintah dinilai perlu menerapkan kebijakan fiskal yang adaptif untuk menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat.
Ekonom Prof Perdana Wahyu Santosa dalam telaahnya yang diterbitkan pada Minggu (1/11/2026) menilai perubahan kondisi ekonomi global membutuhkan respons kebijakan yang cermat, terukur, dan berorientasi jangka panjang.
Menurut dia, perkembangan pasar internasional yang melampaui asumsi makroekonomi APBN berpotensi mendorong defisit anggaran mendekati atau bahkan melewati batas 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Kondisi tersebut menuntut pemerintah mengoptimalkan fungsi anggaran negara sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus melindungi kesejahteraan masyarakat.
Pragmatisme Fiskal Diperlukan untuk Menghadapi Tekanan Global
Perdana menilai pendekatan pragmatis dalam pengelolaan kebijakan fiskal perlu mendapatkan perhatian di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi internasional.
Menurut dia, pragmatisme fiskal bukan berarti mengabaikan disiplin anggaran, melainkan memastikan keputusan pemerintah mampu menjawab kebutuhan perekonomian tanpa mengorbankan keberlanjutan keuangan negara.
Pendekatan tersebut diperlukan agar pemerintah tidak hanya berfokus pada besarnya tekanan terhadap APBN, tetapi juga mempertimbangkan dampak kebijakan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
Dengan demikian, pengelolaan anggaran diharapkan tetap dapat mendukung stabilitas perekonomian ketika terjadi perubahan kondisi global.
Harga Minyak dan Penguatan Dolar AS Tekan APBN
Tekanan fiskal yang dihadapi Indonesia berkaitan dengan perkembangan geopolitik dan dinamika pasar keuangan internasional.
Kenaikan harga minyak mentah dunia berpotensi meningkatkan kebutuhan anggaran untuk subsidi dan kompensasi energi.
Pada saat bersamaan, penguatan dolar Amerika Serikat memberikan tekanan tambahan terhadap nilai tukar rupiah.
Dalam perhitungan Nota Keuangan, setiap kenaikan harga minyak sebesar satu dolar AS per barel dapat meningkatkan beban fiskal hingga miliaran bahkan triliunan rupiah, bergantung pada parameter anggaran yang digunakan.
Perubahan tersebut menunjukkan pentingnya kemampuan pemerintah mengantisipasi gejolak harga energi melalui kebijakan yang tepat.
Keterjangkauan Energi Berkaitan dengan Daya Beli Masyarakat
Perdana menyoroti bahwa perubahan harga energi tidak hanya berdampak pada anggaran pemerintah, tetapi juga berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat.
Harga energi memengaruhi biaya transportasi, distribusi barang, kegiatan produksi, hingga pengeluaran rumah tangga.
Apabila kenaikan harga minyak dunia sepenuhnya dibebankan kepada konsumen melalui penyesuaian harga bahan bakar minyak secara drastis, daya beli masyarakat berpotensi mengalami tekanan.
Dampak tersebut dapat berlanjut pada konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional.
Karena itu, pengelolaan tekanan fiskal perlu memperhatikan keseimbangan antara ketahanan APBN dan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Perdana menilai kebijakan fiskal yang adaptif dapat memberikan ruang bagi pemerintah untuk merespons perubahan ekonomi global tanpa mengabaikan perlindungan kesejahteraan masyarakat.
- Penulis :
- Gerry Eka
