Pantau - Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) bersama Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mendukung percepatan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) untuk meningkatkan produktivitas perkebunan, memperkuat industri sawit nasional, serta mendukung kebijakan hilirisasi pemerintah.
Berdasarkan data BPDP, pelaksanaan PSR sepanjang 2016 hingga 30 September 2026 telah menjangkau 438.217 hektare lahan perkebunan milik 196.846 pekebun dengan total bantuan mencapai Rp12,48 triliun.
Direktur Penyaluran Dana Sektor Hulu BPDP Normansyah Hidayat Syahruddin menyampaikan bahwa percepatan program dilakukan melalui kerja sama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, koperasi, perusahaan swasta, dan perusahaan pemerintah.
“Program Peremajaan Sawit Rakyat ini menjadi program strategis pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan perkebunan kelapa sawit rakyat," ujar Normansyah dalam keterangannya di Jakarta, Senin (2/11/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan berkaitan dengan penyelenggaraan Indonesian Palm Oil Stakeholders Forum (IPOS-Forum) 2026 di Medan, Sumatera Utara, pada 29–30 Oktober 2026.
Program PSR Jangkau 438.217 Hektare Lahan Sawit Rakyat
BPDP mencatat realisasi program PSR secara nasional telah mencapai 438.217 hektare sejak 2016 hingga akhir September 2026.
Program tersebut telah memberikan manfaat kepada 196.846 pekebun dengan total bantuan sebesar Rp12,48 triliun.
Peremajaan dilakukan sebagai upaya mengganti tanaman sawit yang sudah tua atau tidak produktif sekaligus meningkatkan kemampuan produksi perkebunan rakyat.
Normansyah menjelaskan bahwa PSR juga bertujuan meningkatkan kesejahteraan pekebun serta menjaga keberlanjutan industri kelapa sawit nasional.
Dalam pelaksanaannya, BPDP melibatkan berbagai pemangku kepentingan agar program dapat berjalan melalui koordinasi lintas sektor.
Kolaborasi tersebut mencakup pemerintah, koperasi, serta perusahaan yang bergerak di sektor perkebunan.
Sumatera Utara Terima Bantuan PSR Rp553,76 Miliar
Pelaksanaan PSR di Sumatera Utara juga menunjukkan perkembangan sepanjang 2022 hingga triwulan III 2026.
Berdasarkan data BPDP, luas lahan yang masuk program peremajaan di provinsi tersebut mencapai 19.902,13 hektare.
Jumlah pekebun yang terlibat tercatat sebanyak 9.048 orang.
Sementara itu, total dana bantuan yang telah disalurkan untuk pelaksanaan PSR di Sumatera Utara mencapai Rp553,76 miliar.
Capaian tersebut menjadi bagian dari realisasi program nasional yang diarahkan untuk memperbaiki produktivitas perkebunan sawit rakyat.
Gapki Ingatkan Risiko El Nino terhadap Produksi dan Ekspor Sawit
Ketua Umum Gapki Eddy Martono menegaskan dukungan organisasi terhadap percepatan peremajaan perkebunan sawit rakyat.
Menurutnya, peningkatan produktivitas menjadi salah satu kebutuhan penting untuk mendukung kebijakan hilirisasi industri sawit nasional.
Eddy juga mengingatkan adanya potensi gangguan produksi akibat fenomena El Nino pada 2027.
"Produksi sawit nasional di tahun depan akan terkena dampak El Nino. Jika turun, ekspor berpeluang terpangkas menjadi 27 juta ton dari sebelumnya 32 juta ton pada tahun ini," katanya.
Pernyataan tersebut menunjukkan adanya risiko penurunan volume ekspor sawit apabila produksi nasional terdampak kondisi iklim.
Eddy menyatakan Gapki akan terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun industri sawit yang produktif, berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing.
"Harapan kami sawit tetap menjadi aset strategis bangsa untuk masa depan Indonesia," ujarnya.
Kementan Sebut PSR Penting untuk Transformasi Industri Sawit
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Heru Tri Widarto menilai peningkatan produktivitas merupakan fondasi utama transformasi industri sawit nasional.
Heru menjelaskan bahwa program PSR tidak hanya bertujuan mengganti tanaman tua atau tanaman yang tidak lagi produktif.
Menurutnya, peremajaan juga menjadi kesempatan memperbaiki pengelolaan perkebunan rakyat agar lebih efisien dan berkelanjutan.
"PSR merupakan kesempatan untuk membangun kembali pondasi perkebunan rakyat agar lebih produktif, efisien, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Heru menegaskan bahwa peningkatan produktivitas perlu berjalan seiring dengan penerapan prinsip keberlanjutan.
Prinsip tersebut dinilai penting dalam transformasi tata kelola perkebunan dan peningkatan daya saing industri sawit nasional.
"Keberlanjutan bukan semata-mata untuk memenuhi tuntutan pasar atau standar perdagangan internasional,” katanya.
Pemerintah Daerah Dorong Penyederhanaan Prosedur Peremajaan Sawit
Staf Ahli Gubernur Sumatera Utara Alfi Syahriza menyampaikan dukungan terhadap penyelenggaraan IPOS-Forum 2026.
Menurutnya, industri kelapa sawit memiliki kontribusi penting terhadap perekonomian nasional dan daerah.
Kontribusi tersebut mencakup ekspor, penerimaan negara, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan pendapatan masyarakat.
Alfi menegaskan bahwa percepatan PSR membutuhkan dukungan dari berbagai pihak agar pelaksanaannya dapat menjangkau lebih banyak pekebun.
Dukungan yang diperlukan meliputi penyederhanaan prosedur, pendampingan petani, kemudahan akses pembiayaan, dan penyediaan bibit unggul.
Langkah-langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mengatasi hambatan pelaksanaan peremajaan perkebunan sawit rakyat.
Kebijakan B50 dan Tata Kelola Lahan Jadi Pembahasan IPOS-Forum 2026
Ketua Gapki Sumatera Utara Timbas Prasad Ginting turut menyoroti sejumlah tantangan yang dihadapi industri sawit nasional.
Salah satu kebijakan yang menjadi perhatian adalah penerapan mandatori B50 yang diluncurkan pada 1 Juli 2026.
Timbas menyebut transformasi industri sawit juga menghadapi persoalan tata kelola lahan perkebunan dan pelaksanaan program peremajaan.
Berbagai persoalan tersebut dibahas dalam IPOS-Forum 2026 yang mengangkat tema “Kemana Arah Transformasi Industri Sawit Nasional?”.
Forum tahunan yang didukung BPDP tersebut berlangsung dalam enam sesi diskusi dengan topik berbeda.
Pembahasan meliputi percepatan peremajaan sawit rakyat, transformasi tata kelola industri sawit nasional, dan peningkatan produktivitas kelapa sawit.
Selain itu, forum membahas problematika pengelolaan industri sawit, kebijakan ekspor sawit satu pintu, serta inovasi industri sawit.
Melalui forum tersebut, BPDP, Gapki, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya membahas upaya mempercepat peremajaan perkebunan sekaligus memperkuat daya saing industri sawit nasional.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
