Pantau - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mempercepat pelaksanaan program prioritas perumahan rakyat, termasuk bantuan bedah rumah sebanyak 400.000 unit, dengan realisasi anggaran kementerian mencapai Rp8,62 triliun atau 68,79 persen hingga 1 November 2026.
Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choiroel mengatakan pemerintah menargetkan penyerapan anggaran meningkat secara signifikan menjelang akhir tahun.
"Kementerian PKP terus berupaya agar realisasi anggaran meningkat menjadi 94,60 persen pada awal Desember dan mencapai 97,37 persen pada akhir tahun 2026," ujar Didyk dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (3/11/2026).
Menurut Didyk, percepatan program dilakukan dengan tetap mengutamakan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran negara.
Program Bedah Rumah Capai 332.453 Unit
Direktur Jenderal Kawasan dan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur menyampaikan bahwa pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Bedah Rumah telah mencapai 83,11 persen secara nasional.
Capaian tersebut setara dengan 332.453 unit rumah dari total target 400.000 unit yang ditetapkan pemerintah.
Program BSPS menjadi salah satu prioritas utama Kementerian PKP untuk meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni di berbagai wilayah Indonesia.
Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp8,64 triliun atau 68,98 persen dari total anggaran kementerian untuk mendukung pelaksanaan program tersebut.
Dari sisi keuangan, realisasi anggaran Bedah Rumah telah mencapai sekitar Rp7,1 triliun atau 82,24 persen dari pagu program.
Pelaksanaan program tersebut melibatkan tiga direktorat jenderal dengan pembagian sasaran berdasarkan karakteristik wilayah.
Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan menangani 160.000 unit, sedangkan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman dan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan masing-masing bertanggung jawab atas 120.000 unit.
Jawa Barat Catat Realisasi Bedah Rumah Tertinggi
Berdasarkan rekapitulasi capaian daerah, Provinsi Jawa Barat mencatat realisasi program Bedah Rumah tertinggi secara nasional.
Jawa Barat telah merealisasikan 48.774 unit dari target 49.880 unit atau mencapai 96,85 persen.
Posisi berikutnya ditempati Daerah Istimewa Yogyakarta dengan realisasi 96,84 persen.
Bali mencatat capaian 95,90 persen, disusul Riau sebesar 95,64 persen dan Bengkulu sebesar 95,63 persen.
Capaian tersebut menunjukkan perkembangan pelaksanaan program peningkatan kualitas hunian di sejumlah provinsi.
Kementerian PKP terus mendorong koordinasi dengan pemerintah daerah agar pelaksanaan bantuan berjalan sesuai target.
Kementerian PKP Alokasikan 92,64 Persen Anggaran untuk Program Fisik
Didyk menjelaskan bahwa sebagian besar anggaran Kementerian PKP diarahkan untuk mendukung pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan rakyat.
Sebanyak 92,64 persen dari total anggaran kementerian dialokasikan untuk belanja yang mendukung pelaksanaan program fisik perumahan.
Sementara itu, sebesar 7,36 persen dialokasikan untuk kebutuhan dukungan manajemen.
Pembagian anggaran tersebut menjadi bagian dari upaya kementerian untuk memprioritaskan program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Didyk menegaskan bahwa pengelolaan anggaran dilakukan untuk mendukung agenda pembangunan perumahan nasional melalui semangat Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat.
BP3KP Jawa III Pimpin Realisasi Anggaran Balai Pelaksana
Berdasarkan capaian penyerapan anggaran di tingkat balai pelaksana, BP3KP Jawa III menempati peringkat pertama dengan realisasi 79,69 persen.
Posisi kedua ditempati BP3KP Sulawesi III dengan capaian 74,29 persen.
Selanjutnya, BP3KP Sulawesi I mencatat realisasi 71,50 persen, BP3KP Maluku sebesar 70,17 persen, dan BP3KP Kalimantan II sebesar 70,03 persen.
Kementerian PKP menjadikan capaian tersebut sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan seluruh pelaksana program.
Koordinasi tersebut diarahkan agar bantuan perumahan dapat disalurkan sesuai ketentuan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat bagi masyarakat penerima.
Dengan percepatan pelaksanaan program dan penyerapan anggaran, Kementerian PKP menargetkan realisasi anggaran mencapai 97,37 persen pada akhir Desember 2026.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
