Pantau - Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) tengah menyusun Peraturan Presiden tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang mencakup pembentukan tiga deputi dan lima koordinator wilayah (korwil) guna memperkuat penanganan persoalan agraria di Indonesia.
Kepala BRAN Dedi Prasetyo mengatakan penguatan struktur organisasi tersebut diperlukan untuk meningkatkan efektivitas koordinasi dalam menangani berbagai persoalan pertanahan yang melibatkan banyak pihak dan kewenangan.
"Penguatan ini penting mengingat persoalan agraria sering melibatkan berbagai pihak, kewenangan, dan sektor," kata Dedi dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (4/11/2026).
Menurut Dedi, pembentukan struktur organisasi baru diharapkan mampu memperjelas pembagian tugas sekaligus memperkuat pelaksanaan program reforma agraria, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Langkah tersebut juga diarahkan untuk memastikan penanganan konflik agraria dan penataan kepemilikan tanah dapat dilaksanakan secara lebih terkoordinasi.
BRAN Bentuk Tiga Deputi untuk Perkuat Reforma Agraria
Dedi menjelaskan bahwa rancangan struktur organisasi BRAN akan mencakup tiga deputi dengan tugas dan tanggung jawab berbeda sesuai kebutuhan pelaksanaan reforma agraria.
Deputi pertama adalah Deputi Perencanaan Strategis yang bertugas mengoordinasikan perencanaan, penyusunan kebijakan, serta arah pelaksanaan program reforma agraria secara nasional.
Deputi kedua merupakan Deputi Pencegahan dan Penyelesaian Konflik yang berfokus pada penguatan langkah pencegahan serta koordinasi penyelesaian sengketa dan konflik agraria.
Sementara itu, deputi ketiga adalah Deputi Penataan Aset dan Penataan Akses yang bertanggung jawab mengoordinasikan penataan tanah sekaligus membuka akses pemanfaatan ekonomi bagi masyarakat.
Selain membentuk tiga deputi, BRAN juga menyiapkan lima koordinator wilayah untuk memperkuat pelaksanaan tugas dan koordinasi penanganan persoalan agraria di daerah.
Keberadaan koordinator wilayah diharapkan dapat menjadi penghubung antara persoalan pertanahan yang muncul di daerah dengan proses koordinasi dan pengambilan kebijakan di tingkat nasional.
Melalui struktur tersebut, berbagai persoalan agraria yang dihadapi masyarakat diharapkan dapat dipetakan secara lebih sistematis sebelum ditindaklanjuti oleh pihak terkait.
"Karena itu, penanganannya membutuhkan koordinasi yang jelas serta dukungan data yang dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya.
BRAN Kawal Redistribusi 23.000 Hektare Tanah pada 2027
Selain memperkuat organisasi, BRAN juga menyiapkan langkah koordinasi untuk mendukung pelaksanaan redistribusi tanah kepada masyarakat melalui program reforma agraria.
Salah satu agenda yang dibahas adalah rencana Badan Bank Tanah untuk meredistribusikan sekitar 23.000 hektare tanah kepada subjek reforma agraria pada 2027.
BRAN akan mengoordinasikan pelaksanaan program tersebut agar proses penataan aset berjalan tepat sasaran dan terhubung dengan upaya peningkatan akses ekonomi masyarakat.
Dedi menekankan bahwa reforma agraria tidak hanya berfokus pada penataan kepemilikan dan kepastian hak atas tanah, tetapi juga harus memberikan manfaat ekonomi bagi penerimanya.
Menurutnya, kepastian hak atas tanah perlu diikuti dukungan agar masyarakat dapat memanfaatkan lahan secara produktif dan berkelanjutan.
Karena itu, pelaksanaan penataan akses perlu disinergikan dengan berbagai program pemerintah di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, serta pengembangan usaha masyarakat.
Dukungan tersebut juga mencakup akses permodalan, pendampingan usaha, dan peningkatan kapasitas ekonomi bagi masyarakat penerima manfaat reforma agraria.
Penguatan Organisasi BRAN Diharapkan Percepat Penyelesaian Persoalan Tanah
Pembentukan tiga deputi dan lima koordinator wilayah menjadi bagian dari upaya BRAN membangun sistem kerja yang lebih terarah dalam menangani persoalan agraria.
Struktur organisasi tersebut dirancang untuk memperkuat koordinasi antarsektor sekaligus memastikan setiap persoalan pertanahan dapat ditangani berdasarkan kewenangan dan data yang jelas.
BRAN juga menempatkan penataan aset dan penataan akses sebagai dua aspek yang perlu berjalan beriringan dalam pelaksanaan reforma agraria.
Melalui penguatan kelembagaan dan koordinasi program, BRAN berupaya memastikan masyarakat tidak hanya memperoleh kepastian hak atas tanah, tetapi juga kesempatan meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi keluarga.
- Penulis :
- Aditya Yohan
