Pantau - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengusulkan 207 ribu hektare sawah untuk ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) guna mencegah alih fungsi lahan sekaligus mendukung program swasembada pangan nasional.
Usulan tersebut mencakup sedikitnya 87 persen dari total Lahan Baku Sawah (LBS) di NTB yang saat ini mencapai 237.341 hektare.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) NTB, Lalu Mirza Amir Hamzah, mengatakan pengajuan penetapan LP2B masih diproses di Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) sesuai ketentuan Peraturan Presiden.
"Sekarang LBS kita 237 ribu, sekarang mau direvisi diajukan minimal 87 persen dari LBS untuk ditetapkan menjadi LP2B. Saat ini sedang berproses di ATR (Agraria dan Tata Ruang) sesuai Perpres (Peraturan Presiden)," jelas Mirza di Mataram, Rabu.
Apabila disetujui, sekitar 207 ribu hektare sawah tersebut akan menjadi lahan pertanian abadi yang mendapat perlindungan dari kegiatan alih fungsi menjadi kawasan nonpertanian.
Pemprov NTB Perketat Alih Fungsi Sawah Melalui Revisi RTRW
Mirza menjelaskan bahwa perlindungan lahan pertanian menjadi perhatian pemerintah daerah seiring meningkatnya jumlah penduduk serta kebutuhan pembangunan perumahan, permukiman, dan sektor jasa.
Karena itu, revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dilakukan melalui perhitungan matang dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan keberlanjutan lahan pertanian.
Pemerintah daerah juga memastikan penggunaan lahan yang termasuk kategori LBS untuk kepentingan nonpertanian harus disertai penyediaan lahan pengganti.
"Jadi nggak asal caplok. Kalau menggunakan lahan yang masuk LBS harus mengganti ke lahan lain juga," tegas Mirza.
Ketentuan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga luas lahan pertanian agar tidak terus berkurang akibat perkembangan kawasan permukiman dan aktivitas pembangunan lainnya.
Melalui penetapan LP2B, Pemprov NTB berupaya mempertahankan ketersediaan lahan sawah dalam jangka panjang sekaligus menjaga keberlanjutan produksi pangan daerah.
Optimalisasi Lahan dan Pompanisasi Digenjot untuk Tingkatkan Produksi
Selain mengamankan lahan sawah, Pemprov NTB menjalankan sejumlah program peningkatan produktivitas pertanian, termasuk optimalisasi lahan atau Oplah yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya.
Program lainnya adalah irigasi perpompaan atau pompanisasi untuk meningkatkan ketersediaan air pada lahan pertanian yang selama ini memiliki keterbatasan pengairan.
Melalui program tersebut, lahan sawah yang sebelumnya hanya mampu ditanami sekali dalam setahun berpotensi meningkatkan frekuensi tanam menjadi dua kali.
"Dengan pompanisasi, lahan yang tadinya hanya bisa tanam sekali, kini bisa dua kali," katanya.
Peningkatan intensitas tanam diharapkan dapat memperkuat kapasitas produksi pertanian tanpa harus bergantung pada perluasan lahan sawah baru.
Langkah tersebut juga menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah untuk mempertahankan produksi pangan di tengah tantangan perubahan iklim dan meningkatnya kebutuhan konsumsi masyarakat.
BPS Proyeksikan Produksi Padi NTB Capai 1,73 Juta Ton pada 2026
Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) memproyeksikan produksi padi NTB sepanjang 2026 mencapai 1,73 juta ton gabah kering giling (GKG), meningkat 1,08 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Proyeksi pertumbuhan tersebut ditopang oleh peningkatan produksi pada periode Januari hingga April 2026 meskipun sektor pertanian menghadapi tekanan akibat fenomena El Nino.
Kepala BPS NTB, Wahyudin, menjelaskan bahwa capaian panen pada subround pertama atau periode Januari hingga April menjadi faktor utama yang mendorong pertumbuhan produksi padi secara tahunan.
"Subround I naik, itulah yang menyebabkan produksi secara total naik. Subround pertama lahan paling luas, sehingga Januari sampai April lumayan besar (produksi) dibandingkan tahun lalu," ujar Wahyudin.
Berdasarkan data BPS, luas panen padi NTB selama Januari hingga April 2026 mencapai 178,79 ribu hektare atau meningkat 11,99 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025 sebesar 159,65 ribu hektare.
Dengan demikian, terdapat penambahan luas panen sekitar 19,14 ribu hektare pada empat bulan pertama 2026 dibandingkan tahun sebelumnya.
Peningkatan luas panen tersebut sejalan dengan pertumbuhan produksi padi yang mencapai 12,58 persen secara tahunan.
Produksi padi NTB pada Januari hingga April 2026 tercatat sebesar 969,86 ribu ton, meningkat dari 861,46 ribu ton pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Secara nominal, produksi padi pada subround pertama 2026 bertambah sekitar 108,41 ribu ton dibandingkan capaian Januari hingga April 2025.
Pertumbuhan produksi dua digit pada awal tahun menjadi penopang utama proyeksi peningkatan produksi padi NTB sepanjang 2026.
Capaian tersebut turut membantu mempertahankan pertumbuhan produksi tahunan di tengah potensi tekanan terhadap sektor pertanian akibat fenomena El Nino pada periode berikutnya.
Melalui perlindungan 207 ribu hektare sawah, optimalisasi lahan, serta penguatan sistem irigasi melalui pompanisasi, Pemprov NTB berupaya menjaga kapasitas produksi pertanian sekaligus memperkuat kontribusi daerah terhadap swasembada pangan nasional.
- Penulis :
- Leon Weldrick
