HOME  ⁄  Ekonomi

Zulkifli Hasan Minta Sumsel Percepat Usulan Desa Budi Daya Ikan, Pemerintah Siapkan Rp1,5 Miliar per Lokasi

Oleh Arian Mesa
SHARE   :

Zulkifli Hasan Minta Sumsel Percepat Usulan Desa Budi Daya Ikan, Pemerintah Siapkan Rp1,5 Miliar per Lokasi
Foto: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan saat diwawancarai di Palembang, Selasa 4/11/2026 (sumber: ANTARA/Ahmad Rafli Baiduri)

Pantau - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mempercepat pengusulan desa dan kelurahan yang berpotensi menjadi lokasi pembangunan kawasan tematik budi daya ikan dengan dukungan anggaran Rp1,5 miliar untuk setiap lokasi yang memenuhi persyaratan.

Arahan tersebut disampaikan Zulkifli Hasan saat menghadiri kegiatan penyaluran bantuan pangan di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (4/11/2026).

Program pembangunan kawasan tematik budi daya ikan merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat swasembada protein nasional melalui peningkatan produksi perikanan di tingkat desa dan kelurahan.

Pemerintah menetapkan persyaratan utama bagi desa atau kelurahan yang ingin mengikuti program tersebut, yakni memiliki lahan dengan luas minimal 1.000 meter persegi.

Lahan yang memenuhi ketentuan dapat diusulkan kepada Kementerian Koordinator Bidang Pangan untuk menjadi lokasi pembangunan kawasan budi daya ikan.

Secara nasional, pemerintah menargetkan pembangunan kawasan tematik budi daya ikan di sekitar 60 ribu desa dan kelurahan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Zulkifli Hasan Minta Gubernur Sumsel Segera Koordinasi dengan Bupati

Zulkifli Hasan secara khusus meminta Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru berkoordinasi dengan seluruh bupati di wilayahnya untuk mempercepat identifikasi dan pendataan desa yang memiliki lahan sesuai persyaratan.

Koordinasi tersebut diperlukan agar pemerintah kabupaten dapat segera menyampaikan usulan lokasi pembangunan kawasan tematik budi daya ikan kepada pemerintah pusat.

Zulkifli menegaskan bahwa pemerintah daerah cukup mengirimkan surat pengajuan apabila memiliki lahan seluas minimal 1.000 meter persegi yang dapat digunakan untuk program tersebut.

"Jadi Pak Gubernur beritahu bupati, kirim surat segera kalau punya lahan 1.000 meter persegi. Kita akan bangunkan tematik untuk ikan. Kirim surat ke Menko Pangan, cukup, nanti kita selesaikan karena kita akan bangun 60 ribu desa atau kelurahan," katanya.

Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp1,5 miliar untuk setiap desa atau kelurahan yang memenuhi persyaratan pembangunan kawasan tematik budi daya ikan.

Dukungan anggaran tersebut diarahkan untuk mendorong pengembangan sektor perikanan budi daya sekaligus memperkuat ketersediaan sumber protein bagi masyarakat.

Melalui percepatan pengajuan lokasi, pemerintah berharap pembangunan kawasan tematik budi daya ikan dapat menjangkau lebih banyak wilayah dan meningkatkan kapasitas produksi perikanan nasional.

Pemerintah Targetkan Pembangunan 5.000 Kampung Nelayan pada 2027

Selain mengembangkan kawasan budi daya ikan di tingkat desa dan kelurahan, pemerintah juga menyiapkan program pembangunan kampung nelayan untuk memperkuat sektor kelautan dan perikanan.

Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan pembangunan sebanyak 5.000 kampung nelayan pada 2027.

Program tersebut ditujukan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan penghidupan pada sektor perikanan tangkap.

Pemerintah berencana melengkapi kampung nelayan dengan berbagai fasilitas pendukung yang dapat memperlancar kegiatan penangkapan, penyimpanan, hingga pemasaran hasil perikanan.

Salah satu fasilitas yang disiapkan adalah balai lelang ikan untuk mendukung transaksi dan pemasaran hasil tangkapan nelayan.

Keberadaan balai lelang diharapkan dapat membantu nelayan memperoleh akses pemasaran yang lebih baik serta meningkatkan peluang mendapatkan harga jual yang menguntungkan.

Kampung Nelayan Akan Dilengkapi Pabrik Es hingga Gudang Pendingin

Pemerintah juga merencanakan pembangunan pabrik es sebagai fasilitas pendukung untuk menjaga kesegaran ikan setelah ditangkap hingga memasuki tahap distribusi dan pemasaran.

Selain pabrik es, kampung nelayan akan dilengkapi gudang penyimpanan berpendingin atau cold storage untuk menjaga kualitas hasil perikanan sebelum dipasarkan.

Fasilitas penyimpanan tersebut diharapkan dapat membantu nelayan mengurangi risiko penurunan mutu ikan akibat keterbatasan sarana penanganan hasil tangkapan.

Pemerintah turut menyiapkan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar dalam kegiatan operasional penangkapan ikan.

Kampung nelayan juga akan dilengkapi fasilitas bengkel sebagai sarana pemeliharaan dan perbaikan peralatan yang digunakan masyarakat dalam menjalankan usaha perikanan.

Penyediaan berbagai infrastruktur tersebut diarahkan untuk meningkatkan efisiensi kegiatan ekonomi masyarakat pesisir, mulai dari penangkapan ikan hingga penyimpanan dan pemasaran hasil tangkapan.

Zulkifli Hasan menilai keberadaan fasilitas pendukung yang memadai dapat memperkuat posisi nelayan dalam kegiatan perdagangan hasil perikanan.

"Sehingga nelayan kita punya daya tawar yang bagus," kata Zulkifli.

Pengembangan Perikanan Desa Diharapkan Perkuat Swasembada Protein

Pembangunan kawasan tematik budi daya ikan dan pengembangan kampung nelayan menjadi dua program pemerintah untuk memperkuat kapasitas produksi perikanan nasional.

Kawasan tematik budi daya ikan difokuskan pada peningkatan produksi sumber protein di tingkat desa dan kelurahan, sedangkan pembangunan kampung nelayan diarahkan untuk mendukung produktivitas sektor perikanan tangkap.

Melalui kedua program tersebut, pemerintah berupaya meningkatkan ketersediaan sumber protein sekaligus memperkuat kegiatan ekonomi masyarakat desa dan wilayah pesisir.

Pengembangan infrastruktur perikanan juga diharapkan memberikan manfaat terhadap kegiatan produksi, distribusi, dan pemasaran hasil perikanan di berbagai daerah.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan diharapkan segera menindaklanjuti arahan Zulkifli Hasan melalui koordinasi dengan pemerintah kabupaten untuk mengidentifikasi lahan potensial.

Hasil pendataan tersebut selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar penyampaian usulan lokasi pembangunan kawasan tematik budi daya ikan kepada Kementerian Koordinator Bidang Pangan.

Percepatan pengajuan lokasi menjadi bagian dari langkah pemerintah untuk merealisasikan target pembangunan kawasan budi daya ikan di 60 ribu desa dan kelurahan serta memperkuat swasembada protein nasional.

Penulis :
Arian Mesa
FLOII 2026