Pantau - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak mengalami kenaikan hingga 31 Desember 2026, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk melindungi daya beli masyarakat di tengah tekanan harga energi global.
Pemerintah mempertahankan harga Biosolar bersubsidi sebesar Rp6.800 per liter, sedangkan Pertalite yang mendapat kompensasi pemerintah tetap dijual Rp10.000 per liter.
Bahlil mengatakan kebijakan tersebut merupakan langkah pemerintah untuk memastikan masyarakat yang berhak menerima subsidi tidak terbebani oleh gejolak harga energi.
“Mau harga berapa pun, harga subsidi BBM tetap harganya sama sampai dengan 31 Desember 2026,” ujar Bahlil dalam keterangannya di Ambon, Sabtu (7/11/2026).
Pemerintah Pertahankan Harga Biosolar dan Pertalite
Bahlil menjelaskan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar kebijakan energi tetap memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat.
Menurutnya, pemerintah berupaya menjaga keterjangkauan harga BBM bersubsidi meskipun kondisi geopolitik global masih menimbulkan ketidakpastian.
Ia menyebut harga normal minyak telah berada di atas Rp20.000 per liter, tetapi tidak merinci jenis produk yang menjadi acuan angka tersebut.
Pemerintah tetap mempertahankan harga Biosolar dan Pertalite agar konsumen penerima manfaat tidak langsung menanggung tekanan harga energi.
Kebijakan tersebut berlaku hingga akhir Desember 2026 dengan tetap memperhatikan ketentuan penyaluran BBM bersubsidi dan berkompensasi.
Bahlil Minta Pasokan BBM dan Armada Distribusi Diperkuat
Selain menjaga harga, Bahlil meminta peningkatan pasokan BBM untuk mengantisipasi perubahan pola konsumsi masyarakat.
Perbedaan harga antara BBM bersubsidi dan nonsubsidi berpotensi mendorong sebagian konsumen beralih menggunakan bahan bakar yang mendapat dukungan pemerintah.
Kondisi tersebut dapat meningkatkan permintaan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Apabila pengiriman tidak menyesuaikan kebutuhan, peningkatan permintaan berpotensi menyebabkan antrean kendaraan dan memperpanjang waktu pengisian BBM.
Untuk mengantisipasi persoalan tersebut, Bahlil meminta penguatan armada distribusi dan penambahan pasokan di wilayah yang mengalami peningkatan konsumsi.
Pemerintah juga menekankan pentingnya pengawasan penyaluran agar BBM bersubsidi dan berkompensasi diterima masyarakat sesuai ketentuan.
Pengawasan tersebut diarahkan untuk mencegah penyalahgunaan serta memastikan volume penyaluran tetap sesuai dengan alokasi yang ditetapkan.
Bahlil Minta Kuota Minyak Tanah di Maluku Ditambah Jelang Natal
Bahlil turut memberikan perhatian terhadap ketersediaan energi di wilayah Maluku menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.
Ia meminta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menambah kuota minyak tanah untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakat.
Permintaan tersebut juga mempertimbangkan kebutuhan energi menjelang bulan puasa.
Penambahan kuota diharapkan dapat mengurangi persoalan pasokan minyak tanah yang masih dihadapi masyarakat di wilayah tersebut.
Namun, pemerintah belum merinci besaran tambahan kuota minyak tanah yang akan dialokasikan untuk Maluku.
Pemerintah Perkuat Pengawasan Penyaluran BBM Subsidi
Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan mempertahankan harga BBM perlu didukung ketersediaan stok dan kelancaran distribusi.
Penguatan pasokan menjadi perhatian untuk memastikan masyarakat tetap dapat memperoleh bahan bakar sesuai kebutuhan.
Selain itu, pengawasan terhadap penerima BBM bersubsidi diperlukan agar dukungan anggaran pemerintah tepat sasaran.
Bahlil meminta kebijakan harga dan distribusi berjalan beriringan untuk menjaga keterjangkauan sekaligus ketersediaan energi.
Dengan langkah tersebut, pemerintah berupaya memastikan harga Biosolar Rp6.800 per liter dan Pertalite Rp10.000 per liter tetap berlaku hingga 31 Desember 2026 tanpa mengabaikan kebutuhan pasokan masyarakat.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
