Pantau - Pemerintah membentuk kelompok kerja (pokja) lintas lembaga untuk mengatasi hambatan penyelidikan dan penyidikan kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat, setelah 13 dari 17 kasus masa lalu belum menemukan penyelesaian melalui jalur pengadilan.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan pokja tersebut akan dipimpin Wakil Menteri Koordinator Otto Hasibuan.
Kelompok kerja itu melibatkan Kejaksaan Agung, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), akademisi, serta hakim.
"Kami ingin segera, selesai pertemuan ini, pokja itu dibentuk," kata Yusril seusai rapat koordinasi penyelesaian pelanggaran HAM berat di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Pemerintah Ungkap Hambatan Penyelidikan dan Penyidikan Kasus HAM Berat
Yusril menjelaskan pembentukan pokja merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mencari penyebab belum tuntasnya penanganan sejumlah kasus dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu.
Berdasarkan hasil rapat koordinasi, pemerintah menemukan perbedaan persepsi mengenai kualifikasi pelanggaran HAM berat serta hambatan teknis antara tahap penyelidikan dan penyidikan.
Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Komnas HAM berwenang melakukan penyelidikan, sedangkan Kejaksaan Agung bertanggung jawab atas penyidikan dan penuntutan.
Namun, hasil penyelidikan Komnas HAM terkadang dinilai belum memenuhi persyaratan untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan oleh Kejaksaan Agung.
Kondisi tersebut menyebabkan berkas perkara dikembalikan untuk dilengkapi sehingga proses penanganan kasus mengalami kebuntuan.
"Jadi, apa yang diselidiki diserahkan (kembali). Penyidik bilang, 'Ini kurang, coba kamu tindak lanjuti.' Penyelidik bilang, 'Kemampuan kami sebagai penyelidik cuma sampai di sini.' Ada hambatan-hambatan seperti itu," kata Yusril.
Sebanyak 13 Kasus Dugaan Pelanggaran HAM Berat Belum Tuntas
Yusril mengungkapkan bahwa dari 17 kasus dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu, baru empat kasus yang telah diproses melalui pengadilan.
Sementara itu, sebanyak 13 kasus lainnya masih menghadapi hambatan penyelesaian.
Sejumlah perkara yang belum tuntas meliputi peristiwa 1965–1966, penembakan misterius atau petrus, serta peristiwa Talangsari.
Kasus lainnya mencakup peristiwa Trisakti, Jambo Keupok, Semanggi I dan II, serta kerusuhan Mei 1998.
Penghilangan orang secara paksa pada periode 1997–1998 juga termasuk dalam daftar kasus yang masih menghadapi hambatan penanganan.
Pemerintah berharap pembentukan pokja dapat membantu memperjelas mekanisme penyelesaian perkara tersebut.
Pokja Akan Selaraskan Kerja Komnas HAM dan Kejaksaan Agung
Yusril menegaskan pembentukan pokja tidak dimaksudkan untuk mengubah ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Kelompok kerja tersebut akan mencari solusi teknis agar kewenangan Komnas HAM dan Kejaksaan Agung dapat berjalan lebih efektif.
Ketua Pokja Otto Hasibuan mengatakan pihaknya akan mengidentifikasi persoalan yang menyebabkan penanganan perkara berulang kali mengalami kebuntuan.
Salah satu opsi yang akan dikaji adalah penempatan personel kejaksaan untuk melakukan supervisi terhadap proses penyelidikan Komnas HAM.
Supervisi tersebut ditujukan untuk memastikan aspek pembuktian, kriminologi, serta penafsiran kualifikasi pelanggaran HAM berat dapat terpenuhi sejak tahap penyelidikan.
"Sehingga ketika mereka bisa menyelesaikannya di tahap penyelidikan, penyidikan sudah akan bisa dilanjutkan oleh pihak Kejaksaan," ujar Otto.
Menurut Otto, langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi pengembalian berkas perkara akibat perbedaan penilaian antara penyelidik dan penyidik.
Ia menambahkan kemungkinan pelibatan pihak lain, termasuk organisasi masyarakat sipil, akan dibahas lebih lanjut sesuai kebutuhan kelompok kerja.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
