Pantau - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Agam, Sumatera Barat, mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp28 miliar dari Kementerian Pertanian (Kementan) pada 2026 untuk memperkuat infrastruktur pertanian dan mendukung pelaksanaan program swasembada pangan.
Anggaran tersebut dialokasikan untuk berbagai kegiatan, mulai dari rehabilitasi lahan sawah, perbaikan jaringan irigasi, pembangunan dan rehabilitasi dam parit, hingga peningkatan akses jalan usaha tani.
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Agam, Heri Prasetyo Wibowo, menyampaikan rincian penggunaan anggaran tersebut didampingi Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Agam, Yasriandi, di Lubuk Basung, Jumat (13/11/2026).
"Dana Rp28 miliar digunakan untuk memperbaiki sawah, rehabilitasi irigasi tersier, dan parit, irigasi perpipaan, jalan usaha tani dan lainnya," kata Heri Prasetyo Wibowo.
Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pertanian guna menjaga keberlanjutan produksi pangan di Kabupaten Agam.
Kementan Alokasikan Miliaran Rupiah untuk Rehabilitasi Sawah dan Irigasi
Salah satu kegiatan yang mendapatkan dukungan anggaran adalah rehabilitasi lahan sawah seluas 311 hektare dengan total dana sebesar Rp4,19 miliar atau sekitar Rp13,5 juta per hektare.
Rehabilitasi tersebut dilakukan untuk memperbaiki kondisi lahan pertanian sehingga dapat kembali dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung peningkatan produksi pangan.
Selain itu, Kementan mengalokasikan dana sebesar Rp1,32 miliar untuk optimalisasi lahan terdampak bencana seluas 287 hektare dengan nilai anggaran sekitar Rp4,6 juta per hektare.
Program optimalisasi tersebut menyasar kawasan pertanian yang membutuhkan penanganan setelah mengalami kerusakan atau gangguan akibat bencana.
Untuk memperbaiki jaringan pengairan, Pemkab Agam memperoleh anggaran sebesar Rp4,1 miliar bagi rehabilitasi irigasi tersier yang mencakup 41 paket pekerjaan.
Setiap paket rehabilitasi irigasi tersier mendapatkan alokasi dana sebesar Rp100 juta dengan lokasi pekerjaan tersebar di sejumlah kawasan pertanian Kabupaten Agam.
Pemerintah juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp4,2 miliar untuk rehabilitasi bangunan dam parit sebanyak 35 paket pekerjaan.
Masing-masing paket rehabilitasi dam parit memperoleh anggaran sebesar Rp120 juta guna memperkuat infrastruktur pengairan yang mendukung ketersediaan air bagi lahan pertanian.
Irigasi Perpompaan Dapat Anggaran Terbesar Rp8,1 Miliar
Dari delapan kelompok kegiatan yang dibiayai Kementan, pembangunan dan pengembangan irigasi perpompaan mendapatkan alokasi anggaran terbesar, yakni Rp8,1 miliar.
Dana tersebut digunakan untuk membiayai 53 paket pekerjaan dengan nilai anggaran sekitar Rp153 juta untuk setiap paket.
Pengembangan irigasi perpompaan diharapkan mampu membantu petani memenuhi kebutuhan air, terutama pada lahan pertanian yang memerlukan dukungan sarana pengairan tambahan.
Selain irigasi perpompaan, Kementan menyediakan anggaran sebesar Rp2,53 miliar untuk pembangunan dan pengembangan irigasi perpipaan sebanyak 27 paket pekerjaan.
Setiap paket irigasi perpipaan mendapatkan alokasi dana sekitar Rp94 juta untuk memperkuat sistem distribusi air menuju lahan pertanian.
Pemkab Agam juga memperoleh anggaran sebesar Rp220 juta untuk pembangunan atau perbaikan jalan usaha tani yang terdiri atas dua paket pekerjaan.
Masing-masing paket jalan usaha tani mendapatkan alokasi sebesar Rp110 juta untuk mendukung kelancaran akses kegiatan pertanian.
Sementara itu, kegiatan optimalisasi lahan nonrawa seluas 100 hektare mendapatkan anggaran sebesar Rp460 juta atau sekitar Rp4,6 juta per hektare.
Secara keseluruhan, anggaran Kementan tersebut mencakup delapan kelompok kegiatan utama yang diarahkan untuk memperbaiki lahan pertanian, memperkuat sarana pengairan, dan meningkatkan akses infrastruktur pendukung produksi pangan.
Perbaikan Infrastruktur Juga Menyasar Wilayah Terdampak Bencana
Heri menjelaskan bahwa seluruh kegiatan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pertanian tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Agam.
Sebagian lokasi pekerjaan berada di kawasan pertanian yang terdampak bencana hidrometeorologi pada akhir 2025.
"Lokasi pekerjaan tersebar di Agam dan ada juga berada di lokasi bencana hidrometeorologi melanda daerah itu pada akhir 2025," katanya.
Penempatan kegiatan di kawasan terdampak bencana dilakukan untuk membantu memulihkan sarana pertanian yang mengalami gangguan sehingga aktivitas produksi pangan dapat kembali berjalan.
Terkait perkembangan pelaksanaan program, Heri mengungkapkan bahwa sebagian pekerjaan yang dibiayai melalui anggaran Kementan pada 2026 telah selesai dilaksanakan.
Sementara itu, kegiatan optimalisasi lahan masih berlangsung dengan kemajuan fisik pekerjaan mencapai sekitar 98 persen.
Capaian tersebut menunjukkan bahwa pekerjaan optimalisasi lahan telah mendekati tahap penyelesaian, meskipun masih terdapat sejumlah kegiatan yang harus dituntaskan.
Kelompok Tani Dilibatkan dalam Pengerjaan dan Pengawasan
Pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pertanian di Kabupaten Agam menggunakan sistem swakelola dengan melibatkan kelompok tani sebagai pelaksana pekerjaan di lapangan.
Melalui mekanisme tersebut, kelompok tani berperan langsung dalam pengerjaan berbagai sarana pertanian yang telah direncanakan pemerintah daerah.
Untuk memastikan kualitas pekerjaan, Dinas Pertanian Kabupaten Agam melakukan pengawasan secara berkelanjutan terhadap seluruh kegiatan yang menggunakan anggaran program swasembada pangan.
Pengawasan tersebut turut melibatkan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), konsultan pengawas, serta pihak terkait lainnya.
Keterlibatan berbagai unsur pengawasan bertujuan memastikan pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pertanian berjalan sesuai ketentuan serta memenuhi standar mutu yang ditetapkan.
Heri menegaskan bahwa pengawasan dilakukan secara rutin agar hasil pekerjaan dapat memberikan manfaat optimal bagi kegiatan pertanian masyarakat.
"Pengawas setiap saat kita lakukan, agar mutu pekerjaan cukup bagus sesuai dengan program swasembada pangan," katanya.
Melalui dukungan anggaran Rp28 miliar dari Kementan pada 2026, Pemkab Agam berupaya mempercepat pemulihan lahan terdampak bencana, meningkatkan kualitas jaringan pengairan, serta memperkuat infrastruktur pertanian untuk mendukung keberlanjutan produksi pangan dan pencapaian swasembada pangan.
- Penulis :
- Shila Glorya
