Pantau - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menargetkan proses uji tuntas atau due diligence terhadap rencana pengalihan saham PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dalam proyek Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) atau Whoosh selesai pada Desember 2026.
Proses tersebut menjadi tahapan penting sebelum pemerintah mengambil keputusan mengenai perubahan kepemilikan saham dalam proyek kereta cepat yang menghubungkan Jakarta dan Bandung.
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Evita M Manthovani, menyampaikan perkembangan tersebut dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat (13/11/2026).
"Uji tuntas ini kami targetkan selesai di Desember 2026," kata Evita.
Pemerintah saat ini masih melakukan koordinasi lintas lembaga untuk mempersiapkan berbagai aspek yang berkaitan dengan rencana pengalihan saham, mulai dari pemeriksaan kondisi perusahaan, penilaian saham, hingga penyusunan landasan hukum.
Kemenkeu Koordinasi dengan Danantara dan BP BUMN
Evita menjelaskan bahwa proses pengalihan saham PSBI melibatkan sejumlah lembaga pemerintah, yakni BP BUMN, Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Keuangan.
Koordinasi tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan pengalihan kepemilikan saham dapat dilaksanakan secara menyeluruh dan sesuai ketentuan yang berlaku.
PSBI merupakan perusahaan patungan yang dibentuk sebagai konsorsium Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia untuk mengelola keterlibatan Indonesia dalam proyek Kereta Cepat Indonesia-China.
Dalam struktur kepemilikan PT KCIC, konsorsium BUMN Indonesia melalui PSBI menguasai 60 persen saham, sedangkan 40 persen saham lainnya dimiliki konsorsium perusahaan asal China.
Salah satu tahapan yang sedang dilakukan pemerintah adalah uji tuntas untuk memeriksa dan menilai berbagai aspek yang berkaitan dengan rencana transaksi pengalihan saham tersebut.
Pemeriksaan mencakup kondisi perusahaan serta sejumlah faktor yang dapat memengaruhi keputusan pemerintah mengenai kepemilikan saham dalam proyek Whoosh.
Selain uji tuntas, pemerintah juga mempersiapkan proses valuasi atau penilaian nilai saham sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan langkah pengalihan kepemilikan.
Hasil pemeriksaan dan valuasi nantinya akan menjadi bahan penting bagi pemerintah sebelum menetapkan kebijakan lebih lanjut.
Pemerintah Siapkan Peraturan Presiden Pengalihan Saham Whoosh
Selain melakukan pemeriksaan dan penilaian saham, pemerintah tengah menyiapkan dasar hukum untuk mendukung rencana pengambilalihan kepemilikan saham PSBI.
Landasan hukum tersebut disusun melalui rancangan peraturan presiden yang pengerjaannya dilakukan secara paralel dengan proses uji tuntas dan valuasi.
Langkah ini dilakukan agar persiapan regulasi dapat berjalan bersamaan dengan pemeriksaan kondisi perusahaan dan penilaian saham.
Menurut Evita, hasil uji tuntas yang ditargetkan selesai pada Desember 2026 akan digunakan untuk memperkuat rancangan peraturan presiden yang sedang disusun.
Dengan demikian, keputusan pemerintah mengenai rencana pengalihan saham Whoosh akan mempertimbangkan hasil pemeriksaan menyeluruh serta ketentuan hukum yang diperlukan.
Pemerintah masih memfokuskan langkahnya pada penyelesaian seluruh tahapan tersebut sebelum menentukan tindak lanjut atas rencana perubahan kepemilikan saham.
Kemenkeu Pastikan Operasional Whoosh Tetap Berjalan
Di tengah berlangsungnya proses pengalihan saham, Kementerian Keuangan memastikan layanan Kereta Cepat Whoosh kepada masyarakat tetap berjalan.
Pemerintah berupaya agar proses penataan kepemilikan saham tidak mengganggu keberlangsungan operasional transportasi kereta cepat yang dikelola PT KCIC.
Selain menjaga layanan penumpang, pemerintah juga memberikan perhatian terhadap pengelolaan kewajiban keuangan yang berkaitan dengan proyek tersebut.
Evita menegaskan bahwa kewajiban keuangan Whoosh akan dikelola secara hati-hati dan terukur agar tidak memberikan beban secara langsung terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Prinsip tersebut menjadi bagian dari pendekatan pemerintah dalam menangani rencana pengalihan saham sekaligus menjaga keberlanjutan pembiayaan proyek kereta cepat.
Terkait kemungkinan penyesuaian tenor atau jangka waktu pembiayaan Whoosh, Evita menyampaikan bahwa pemerintah belum mengambil keputusan.
Pemerintah masih menunggu hasil uji tuntas sebelum menentukan apakah diperlukan perubahan terhadap pengaturan pembiayaan proyek tersebut.
Hasil pemeriksaan dan rekomendasi dari proses uji tuntas akan menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam menentukan langkah strategis selanjutnya.
Pemerintah Tegaskan Komitmen Hormati Perjanjian dengan CDB
Kementerian Keuangan juga menegaskan komitmen pemerintah untuk tetap menghormati perjanjian pembiayaan proyek Whoosh yang sebelumnya telah disepakati dengan China Development Bank (CDB).
Evita menyatakan bahwa setiap kebijakan terkait pengelolaan kewajiban keuangan akan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, pengelolaan risiko, serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
"Secara prinsip pemerintah menghormati perjanjian pembiayaan yang telah disepakati dengan China Development Bank (CDB), dan pengaturan terkait dengan pembiayaan maupun langkah-langkah strategis yang akan kami lakukan tentu akan dikelola secara hati-hati, terukur, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata dia.
Komitmen tersebut menjadi dasar pemerintah dalam mempertimbangkan berbagai kemungkinan pengaturan pembiayaan maupun kebijakan strategis terkait proyek kereta cepat.
Pemerintah belum menetapkan keputusan mengenai penyesuaian tenor pembiayaan karena masih menunggu hasil pemeriksaan dan penilaian terhadap rencana pengalihan saham.
Penyelesaian uji tuntas pada Desember 2026 diharapkan dapat memberikan gambaran lebih lengkap mengenai kondisi perusahaan, nilai saham, serta kewajiban keuangan yang perlu diperhatikan.
Melalui koordinasi Kemenkeu, BP BUMN, BPI Danantara, dan Kementerian Perhubungan, pemerintah berupaya memastikan proses pengalihan saham Whoosh berjalan sesuai ketentuan, tetap menghormati perjanjian dengan CDB, serta menjaga keberlangsungan layanan transportasi tanpa membebankan kewajiban keuangan proyek secara langsung kepada APBN.
- Penulis :
- Arian Mesa
