Pantau - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kuartal IV 2026 sebesar Rp900 ribu per pekerja belum dicairkan karena masih menjalani proses administrasi di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Yassierli meminta masyarakat bersabar menunggu kepastian penyaluran bantuan yang direncanakan untuk periode Oktober hingga Desember 2026 tersebut.
"BSU tunggu, kita masih proses administrasi di Kementerian Keuangan. Tunggu aja," kata Yassierli saat ditemui di Bandung, Sabtu (14/11/2026).
Pemerintah sebelumnya menargetkan BSU kuartal IV 2026 menjangkau sekitar 13,3 juta pekerja dengan kebutuhan anggaran hampir Rp12 triliun.
Menaker Tegaskan BSU 2026 Belum Dicairkan
Yassierli menjelaskan bahwa proses peninjauan administratif di Kementerian Keuangan masih berlangsung sehingga penyaluran BSU belum dapat dilakukan.
Ia menegaskan belum ada pencairan bantuan subsidi upah untuk kuartal IV 2026 hingga Sabtu (14/11/2026).
Karena itu, masyarakat diminta tidak langsung mempercayai informasi yang menyebut bantuan telah masuk ke rekening penerima.
Menaker juga mengingatkan pekerja agar mewaspadai potensi penipuan yang memanfaatkan informasi mengenai pencairan BSU.
"Belum cair. Hati-hati ya, terkait dengan BSU pesan dari saya informasi yang valid silakan tunggu di website-nya Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi jangan percaya, dari informasi-informasi yang lain. Yang valid adalah dari Kementerian Ketenagakerjaan," katanya.
Menurut Yassierli, informasi resmi mengenai perkembangan penyaluran BSU harus mengacu pada kanal komunikasi Kementerian Ketenagakerjaan.
BSU Rp900 Ribu Direncanakan Cair Sekaligus untuk Tiga Bulan
Pemerintah sebelumnya menyiapkan bantuan subsidi upah bagi pekerja untuk periode Oktober, November, dan Desember 2026.
Besaran bantuan ditetapkan Rp300 ribu per bulan sehingga setiap pekerja yang memenuhi persyaratan direncanakan menerima total Rp900 ribu.
Bantuan untuk tiga bulan tersebut direncanakan disalurkan sekaligus kepada penerima.
Rencana pemberian BSU disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto setelah rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/9/2026).
Pemerintah menargetkan sekitar 13,3 juta pekerja dapat menerima bantuan tersebut.
Total kebutuhan anggaran yang disiapkan untuk program BSU kuartal IV 2026 mencapai hampir Rp12 triliun.
Meski rencana bantuan telah diumumkan, jadwal pencairannya masih menunggu penyelesaian proses administratif.
Pemerintah Targetkan Penyaluran BSU Melalui Rekening Bank
Airlangga Hartarto sebelumnya menyampaikan bahwa penyaluran BSU kuartal IV 2026 diharapkan dilakukan melalui transfer langsung ke rekening bank penerima.
Mekanisme tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai perluasan kepemilikan rekening bank bagi masyarakat.
Pemerintah juga menyiapkan program rekening gratis bagi 25,16 juta warga berusia 17 tahun ke atas dari kelompok ekonomi desil satu hingga empat yang belum memiliki rekening bank.
"Tapi sekarang kan arahan Presiden (Prabowo Subianto), semua harus punya rekening. Semua diharapkan sudah bisa melalui rekening," kata Airlangga saat ditemui di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Melalui mekanisme tersebut, pemerintah mengharapkan penyaluran bantuan kepada pekerja dapat dilakukan menggunakan rekening perbankan.
Syarat Penerima BSU 2026 Diatur dalam Permenaker Nomor 16 Tahun 2026
Ketentuan mengenai penyaluran BSU telah diterbitkan melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026.
Berdasarkan aturan tersebut, pekerja atau buruh yang berhak menerima bantuan harus berstatus warga negara Indonesia (WNI) dan memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Calon penerima juga wajib tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026.
Selain persyaratan kepesertaan, pemerintah menetapkan batas penghasilan bagi pekerja yang dapat memperoleh BSU.
Pekerja dengan upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan termasuk dalam kelompok yang memenuhi ketentuan batas penghasilan.
Untuk daerah dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) lebih tinggi dari Rp3,5 juta, batas penghasilan penerima mengikuti UMK setempat.
Besaran UMK tersebut dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, bagi wilayah yang tidak memiliki UMK, batas penghasilan mengacu pada Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan mekanisme pembulatan yang sama.
Pekerja Diminta Waspada Informasi Palsu Pencairan BSU
Kementerian Ketenagakerjaan mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap informasi pencairan BSU yang beredar di luar kanal resmi pemerintah.
Peringatan tersebut disampaikan karena proses administratif bantuan masih berlangsung dan belum ada penyaluran kepada penerima.
Pekerja yang ingin mengetahui perkembangan program dapat memantau informasi melalui situs resmi Kementerian Ketenagakerjaan.
Hingga Sabtu (14/11/2026), pemerintah belum mengumumkan tanggal pasti pencairan BSU kuartal IV 2026.
- Penulis :
- Aditya Yohan
