HOME  ⁄  Ekonomi

Jelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027, Khofifah Perkuat Pengendalian Inflasi dan Akses Keuangan di Jatim

Oleh Shila Glorya
SHARE   :

Jelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027, Khofifah Perkuat Pengendalian Inflasi dan Akses Keuangan di Jatim
Foto: Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa memimpin High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), serta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Jawa Timur 2026 di Surabaya, Rabu 18/11/2026 (sumber: Biro Adpim Pemprov Jatim)

Pantau - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memperkuat sinergi pengendalian inflasi, percepatan digitalisasi pemerintahan, dan perluasan akses keuangan daerah untuk menjaga stabilitas ekonomi serta daya beli masyarakat menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.

Khofifah menegaskan bahwa ketiga sektor tersebut harus berjalan secara terkoordinasi untuk meningkatkan produktivitas ekonomi, memperkuat pelayanan publik, dan menjaga daya beli masyarakat selama periode libur akhir tahun.

"Pengendalian inflasi menjaga daya beli masyarakat. Digitalisasi memperkuat efisiensi dan kualitas pelayanan publik. Sementara akses keuangan yang inklusif membuka peluang lebih luas bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk meningkatkan produktivitas. Karena itu, ketiganya harus berjalan beriringan," kata Khofifah dalam keterangannya di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (18/11/2026).

Menurut Khofifah, koordinasi antartim yang menangani pengendalian inflasi, digitalisasi, dan inklusi keuangan perlu diperkuat untuk mengantisipasi peningkatan aktivitas ekonomi serta konsumsi masyarakat menjelang akhir tahun.

Berdasarkan data perekonomian daerah, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada triwulan III 2026 mencapai 5,82 persen secara tahunan atau year-on-year (yoy).

Sementara itu, inflasi Jawa Timur pada Oktober 2026 tercatat sebesar 3,09 persen, masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen atau antara 1,5 hingga 3,5 persen.

Pertumbuhan ekonomi kumulatif Jawa Timur juga mencapai 5,83 persen secara cumulative-to-cumulative (c-to-c), yang menunjukkan kinerja perekonomian daerah tetap tumbuh positif sepanjang periode berjalan pada 2026.

Dari sisi kontribusi, Jawa Timur menyumbang 25,61 persen terhadap perekonomian Pulau Jawa dan 14,36 persen terhadap perekonomian nasional.

Khofifah Waspadai Kenaikan Harga Cabai, Bawang Merah, dan Telur Ayam

Menghadapi perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027, Khofifah meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Timur meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kenaikan harga komoditas pangan strategis.

Sejumlah komoditas yang menjadi perhatian utama meliputi cabai rawit, bawang merah, dan telur ayam ras, yang berpotensi mengalami kenaikan harga akibat perubahan permintaan maupun kondisi pasokan.

Untuk mengantisipasi tekanan inflasi, Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama pemerintah kabupaten dan kota memperkuat strategi pengendalian inflasi melalui pendekatan 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.

Strategi tersebut dilaksanakan melalui berbagai langkah, termasuk penyelenggaraan Gerakan Pangan Murah dan Pasar Murah guna membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau.

Pemerintah daerah juga meningkatkan pemantauan harga, pengawasan pasar, serta kerja sama antarwilayah untuk memastikan pasokan bahan pangan tetap tersedia dan distribusi berjalan lancar.

Khofifah menegaskan bahwa pengendalian inflasi tidak hanya bertujuan menjaga stabilitas harga, tetapi juga harus memperhatikan kesejahteraan produsen, khususnya petani dan pelaku usaha pangan.

"Pengendalian inflasi harus mampu menjaga keseimbangan antara kesejahteraan produsen dan keterjangkauan harga bagi konsumen. Kekuatan produksi pangan Jawa Timur harus terus dijaga melalui peningkatan produktivitas dan penguatan kelembagaan petani," ujar Khofifah.

Menurutnya, peningkatan produktivitas pertanian dan penguatan kelembagaan petani menjadi faktor penting untuk mempertahankan kapasitas produksi pangan Jawa Timur sekaligus menjaga stabilitas pasokan dan harga.

Digitalisasi Pemerintahan Dipercepat, Khofifah Minta Pelayanan Publik Lebih Efisien

Selain pengendalian inflasi, Khofifah mendorong percepatan transformasi digital di lingkungan pemerintah daerah melalui penyederhanaan proses bisnis pemerintahan.

Langkah tersebut diarahkan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik, memperluas akses masyarakat terhadap layanan pemerintah, serta mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga mendorong penggunaan teknologi digital dalam aktivitas usaha dan memperluas penerapan sistem pembayaran pajak daerah secara elektronik.

Khofifah turut meminta optimalisasi penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) dalam transaksi pemerintah daerah melalui katalog elektronik atau e-Katalog.

Menurutnya, keberhasilan transformasi digital tidak cukup diukur dari banyaknya aplikasi yang dikembangkan pemerintah, tetapi harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Digitalisasi tidak boleh berhenti pada hadirnya aplikasi baru. Digitalisasi harus benar-benar mempermudah pelayanan, meningkatkan efisiensi, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," tegas Khofifah.

Program Pembiayaan Jatim Salurkan Rp4,59 Triliun kepada Lebih dari 109 Ribu UMKM

Di sektor keuangan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperluas akses pembiayaan produktif untuk meningkatkan kapasitas usaha dan memperkuat perekonomian masyarakat.

Sejumlah program pembiayaan yang dioptimalkan meliputi Program Kredit Sejahtera (PROKESRA), Dana Bergulir (Dagulir), dan Paket Kredit Petani Jawa Timur (PKPJ).

Ketiga program tersebut telah menjangkau lebih dari 109 ribu UMKM di Jawa Timur dengan akumulasi penyaluran kredit mencapai sekitar Rp4,59 triliun.

Khofifah berharap perluasan pembiayaan produktif dapat meningkatkan daya saing pelaku usaha, memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat, serta mengurangi ketergantungan terhadap layanan pinjaman ilegal.

Namun, ia mengingatkan bahwa akses pembiayaan harus disertai pendampingan dan penguatan kapasitas usaha agar penerima manfaat mampu mengembangkan bisnis secara berkelanjutan.

"Pembiayaan harus diikuti pembinaan, pemberdayaan, pengembangan, dan pemasaran agar usaha masyarakat semakin kuat dan berdaya saing. Perluasan akses keuangan juga harus berjalan bersama peningkatan literasi dan perlindungan masyarakat," kata Khofifah.

Menurutnya, peningkatan literasi keuangan dan perlindungan konsumen menjadi bagian penting dalam memastikan masyarakat dapat memanfaatkan produk serta layanan jasa keuangan secara aman dan produktif.

BI Ingatkan Risiko Inflasi, OJK Catat Kredit Perbankan Jatim Tumbuh 4,74 Persen

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Jawa Timur Ibrahim menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada triwulan III 2026 mencapai 5,82 persen secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,47 persen.

Meski demikian, Ibrahim mengingatkan adanya sejumlah risiko yang dapat meningkatkan tekanan inflasi menjelang Natal dan Tahun Baru.

Risiko tersebut meliputi peningkatan permintaan masyarakat, gangguan pasokan dan distribusi, serta potensi kenaikan harga pangan dan energi.

"Karena itu, penguatan pasokan, kelancaran distribusi, intervensi tepat sasaran, dan koordinasi TPID harus terus dilakukan untuk menjaga stabilitas harga menjelang Natal-Tahun Baru," ujar Ibrahim.

Menurutnya, koordinasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) perlu terus diperkuat agar langkah pengendalian harga dapat dilaksanakan secara tepat sasaran.

Di sektor jasa keuangan, Pelaksana Tugas Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Timur Horas VM Tarihoran melaporkan bahwa penyaluran kredit perbankan di Jawa Timur hingga September 2026 tumbuh sebesar 4,74 persen.

Pada periode yang sama, penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) perbankan meningkat sebesar 6,24 persen.

OJK Jawa Timur juga memperluas edukasi dan literasi keuangan melalui Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (Gencarkan) untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan.

Hingga Oktober 2026, program Gencarkan di Jawa Timur telah menjangkau 1,43 juta peserta melalui 6.467 kegiatan edukasi keuangan.

Sinergi Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Bank Indonesia, OJK, serta pemerintah kabupaten dan kota diharapkan mampu menjaga stabilitas harga, mempercepat digitalisasi, memperluas pembiayaan produktif, dan mempertahankan daya beli masyarakat menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.

Penulis :
Shila Glorya
FLOII 2026