Pantau.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, menyampaikan dalam menangani kasus gagal bayar asuransi PT Jiwasraya (Persero), pemerintah berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan.
“Kan sudah jelas, posisinya bahwa kita sudah koordinasi antara Kejaksaan, Kementerian BUMN, dan Kementerian Keuangan, di mana prosesnya ada dua,” jelas Erick, Senin (23/12/2019).
Ia menjelaskan kasus-kasus hukum yang terjadi di Jiwasraya akan ditangani oleh pihak Kejaksaan, sedangkan hal yang berkaitan dengan korporasi akan diambil alih oleh pemerintah.
Baca juga: Presiden Jokowi: Masalah Jiwasraya Telah Terjadi Lebih dari 10 Tahun
Terkait korporasi, Erick mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memberikan persetujuan untuk membentuk holding BUMN asuransi hari ini.
“Nah, apa kasus-kasus hukumnya, dari Pak Jaksa Agung yang lebih memahami. Tetapi untuk korporasinya, satu InsyaaAllah hari ini akan ada persetujuan dari Presiden untuk pembentukan holding asuransi supaya ada kepastian pendanaan,” tukas Erick.
Baca juga: Kasus Jiwasraya, Sri Mulyani: Ada Sifat Kriminal di Sana
Selain itu pemerintah juga mengantisipasi dua langkah lain terkait korporasi. Namun, Erick belum mau menyampaikannya, seraya memastikan bahwa pemerintah hadir untuk memberikan solusi untuk masalah yang dihadapi salah satu BUMN tersebut.
“Langkah kedua dan ketiga juga ada. Tapi belum bisa bicara secara korporasi. Takut salah persepsi. Tapi pemerintah pasti akan memberikan solusi supaya ada kepastian. Karena bagaimanapun ini uang publik,” pungkas Erick.
- Penulis :
- Tatang Adhiwidharta
