Sri Mulyani Siap Tambah Anggaran untuk Tangani Pasien Virus Korona

Pantau.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan adanya penambahan anggaran untuk mengantisipasi kebutuhan Kementerian Kesehatan dalam menanggulangi dan menangani pasien virus corona jenis baru atau Covid-19.

"Nanti kita teliti dan tentu kita akan dukung sepenuhnya," kata Sri Mulyani di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/3/2020).

Hingga Selasa ini, pemerintah menyatakan dua warga negara Indonesia positif terjangkit Covid-19 di wilayah RI. Kedua pasien korona tersebut kini diisolasi di RSPI Sulianti Saroso.

Baca juga: Presiden Jokowi Pastikan Stok Masker Dalam Negeri Capai 50 Juta

Sebelum menyetujui tambahan anggaran, Bendahara Negara menegaskan akan terlebih dahulu melihat program pengajuan dari Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.

"Kita lihat dari Kemenkes. Programnya apa dan langkah yg diperlukan dan kebutuhan anggaran. Nanti Kemenkes akan membuat program dan kita akan lihat," katanya.

Menurut Sri Mulyani, dukungan anggaran tersebut dilakukan untuk mencegah penyebaran virus korona di Indonesia. Terlebih, saat ini sudah dua warga Indonesia yang positif teridentifikasi virus tersebut di wilayah Tanah Air.

Baca juga: 2 WNI Positif Korona, Pemerintah Tetap Laksanakan Kebijakan Diskon Tiket

"Karena yang penting sekarang kepercayaan masyarakat itu bahwa pemerintah melakukan langkah-langkah penanganan penyebaran virus ini agar tetap bisa terjaga sangat minimal sehingga tidak menimbulkan dampak luas," katanya.

Pemerintah telah menetapkan akan menanggung biaya pelayanan kesehatan pasien Covid-19 merujuk Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/ MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Corona Virus sebagai Penyakit Dapat Menimbulkan Wabah dan Penanggulangannya yang ditandatangan Menteri Kesehatan pada 4 Februari 2020.

"Segala bentuk pembiayaan terkait penanggulangan sebagaimana dimaksud diktum kedua, dibebankan pada anggaran Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah, dan atau sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," demikian bunyi diktum kedua Kepmenkes tersebut.