Pantau.com - Presiden Joko Widodo membeberkan '6 jurus sakti' mencegah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal akibat pandemi virus Korona (COVID-19). Adapun enam rencana besar itu diterangkan Jokowi dan harus dijalankan oleh para menterinya ketika Rapat Terbatas secara virtual, di Jakara, Kamis (30/4/2020).
Adapun rencana pertama, Presiden Jokowi ingin mencegah meluasnya PHK di Indonesia akibat pandemi virus Korona dengan pemberian stimulus tepat sasaran. Bahkan, ia menjanjikan pemberian stimulus untuk perusahaan yang komitmen tidak melakukan PHK.
"Saya ingatkan juga agar berbagai paket stimulus ekonomi ini diberikan kepada perusahaan yang memiliki komitmen untuk tidak melakukan PHK," ujar Kepala Negara.
Baca juga: Jelang May Day, Buruh Tolak PHK hingga Minta THR Dibayarkan
Lanjut rencana kedua. Jokowi memberikan keringanan kepada 56 juta pekerja formal. "Saya juga minta dipastikan skema program yang meringankan beban mereka. Insentif pajak sudah, kemudian relaksasi pembayaran iuran BPJS , keringanan dalam pembayaran kredit atau pinjaman saya kira ini skema yang sangat baik tapi sekali lagi tolong diikuti agar pelaksanaannya betul betul bisa tepat sasaran," ujar Jokowi.
Kemudian rencana ketiga. Jokowi meminta agar pekerja sektor informal diberikan stimulus dalam program jaring pengaman sosial.
"Data yang saya terima ada 126,5 juta pekerja di sini. Dan terdapat 70,5 juta yang bekerja di sektor informal. Bagi pekerja informal yang masuk kategori miskin dan kelompok rentan miskin pastikan mereka mendapatkan bantuan sosial baik oleh pemerintah pusat mapun daerah," ujarnya.
Baca juga: Presiden Jokowi: Indonesia Pulih dari COVID-19 Tahun 2021
Rencana keempat. Jokowi meminta agar Program Kartu Pra-kerja diprioritaskan untuk korban PHK.
"Bagi pekerja yang dirumahkan saya minta diberikan prioritas dapat kartu prakerja. Informasi terkahir yang saya dapat yang daftar sudah 8,4 juta padahal jatahnya hanya utk 5,6 juta. Sehingga sekali lagi untuk korban PHK agar korban PHK dapat prioritas," kata Jokowi.
Rencana kelima. Jokowi meminta Kementerian Desa, PUPR, BUMN dan kementerian lainnya memperbanyak program padat karya tunai. "Sehingga penyerapan tenaga kerja banyak di situ," ujarnya.
Baca juga: Kemnaker Catat Sudah 1,9 Juta Pekerja Kena PHK Imbas Korona
Rencana keenam. Jokowi meminta pekerja migran diberi perlindungan, baik yang sudah pulang ke Tanah Air maupun yang masih berada di luar negeri.
"Sehingga mereka betul-betuk pada posisi tetap terlindungi dan kita juga telah mengirimkan paket-paket sembako kepada pekerja yang ada di Malaysia dan saya minta ini agar diterus teruskan," papar mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Sekadar catatan, lebih dari 1 juta pekerja informal dirumahkan, dan 375.000 pekerja formal kena PHK, serta 315.000 pekerja informal kena PHK.
- Penulis :
- Tatang Adhiwidharta
