Presiden Suriah Tolak Normalisasi Lewat Perjanjian Abraham, Tegaskan Fokus pada Golan dan Stabilitas Regional

Pantau - Presiden Suriah, Ahmad Al-Sharaa, menegaskan penolakan terhadap normalisasi hubungan dengan Israel melalui Perjanjian Abraham dan menyebut pemulihan hubungan dengan Tel Aviv bukan prioritas pemerintah Damaskus saat ini.

Penolakan Keras terhadap Perjanjian Abraham

Dalam wawancara dengan majalah Arab Saudi Al-Majalla yang dirilis Selasa (26/8/2025), Al-Sharaa menjelaskan bahwa konflik Suriah dengan Israel tidak bisa disamakan dengan hubungan negara-negara Arab lainnya yang menandatangani Perjanjian Abraham.

"Perjanjian tersebut diteken dengan negara-negara yang tidak memiliki wilayah yang diduduki atau terlibat konflik langsung dengan Israel. Situasi Suriah berbeda karena Dataran Tinggi Golan masih diduduki Israel", ungkapnya.

Ia menyatakan bahwa Suriah akan tetap mendorong pendekatan nol masalah dengan negara-negara tetangga, namun tidak untuk Israel.

Al-Sharaa menegaskan bahwa prioritas utama pemerintah saat ini adalah memastikan implementasi perjanjian gencatan senjata tahun 1974 yang dicapai dengan bantuan PBB.

Ia juga membuka kemungkinan pengaturan baru di bawah pengawasan internasional demi menjaga stabilitas kawasan selatan Suriah.

Suriah Mulai Bangkit dari Isolasi Diplomatik

Al-Sharaa mengonfirmasi bahwa dirinya akan menghadiri Sidang Majelis Umum PBB di New York pada bulan September 2025, menjadikannya presiden Suriah pertama yang hadir dalam forum tersebut sejak 1967.

Ia menyebut kehadirannya di PBB sebagai simbol bahwa Suriah tidak lagi terisolasi dari diplomasi internasional.

Dalam wawancara yang sama, Al-Sharaa juga mengungkap bahwa Suriah mulai memulihkan hubungan bilateral dengan sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat, Turki, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, serta negara-negara Eropa.

Sementara Perjanjian Abraham yang dimulai pada 2020 dengan dukungan Presiden AS saat itu, Donald Trump, telah membuka jalan normalisasi Israel dengan UEA, Bahrain, Sudan, dan Maroko, Suriah memilih jalur yang berbeda dengan tetap menekankan pada isu pendudukan wilayah dan hak kedaulatan.