Pantau - Kabinet Thailand resmi menunjuk Wakil Perdana Menteri Phumtham Wechayachai sebagai pelaksana tugas perdana menteri pada Sabtu, 30 Agustus 2025, sehari setelah Mahkamah Konstitusi memberhentikan Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra karena pelanggaran etika.
Penunjukan dan Tugas Sementara
Menteri Kantor Perdana Menteri Chusak Sirinil menyatakan bahwa Phumtham akan menjalankan peran ini dengan "wewenang penuh," ungkapnya dalam pernyataan resmi.
Ia menambahkan bahwa kabinet telah menyepakati "kerangka kerja yang ketat" untuk memastikan stabilitas pemerintahan selama masa transisi tanpa melampaui kewenangan sementara.
Sesuai ketentuan konstitusi, kabinet yang ada akan tetap menjabat sampai pemerintahan baru dilantik secara resmi.
Majelis rendah parlemen Thailand dijadwalkan bersidang pada 3–5 September 2025 untuk memilih perdana menteri baru dari kandidat yang telah diajukan sebelum pemilu Mei 2023.
Pemecatan Paetongtarn Shinawatra
Paetongtarn Shinawatra digulingkan setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa percakapannya dengan pemimpin Kamboja, Hun Sen, melanggar standar etika jabatan.
Dalam panggilan telepon itu, ia diketahui mengkritik komandan Wilayah Angkatan Darat ke-2 di tengah meningkatnya ketegangan perbatasan Thailand–Kamboja.
Pengadilan telah menangguhkan Paetongtarn dari tugas sejak bulan lalu sebelum akhirnya memutuskan pemberhentian tetap.
Kasus ini menjadi gejolak terbaru dalam politik Thailand, yang kerap diwarnai benturan antara pemimpin terpilih dan lembaga peradilan sejak penggulingan mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra pada 2006.
- Penulis :
- Leon Weldrick
- Editor :
- Tria Dianti
