Pantau - Pemerintah Turki menyatakan komitmennya untuk memikul tanggung jawab atas rekonstruksi Jalur Gaza pasca-perang, menyusul kesepakatan damai yang ditandatangani oleh sejumlah pemimpin dunia.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kepala Komunikasi Kepresidenan Turki, Burhanettin Duran, pada Senin, 13 Oktober 2025.
Pada hari yang sama, Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, dan Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani menandatangani kesepakatan damai untuk Jalur Gaza.
Komitmen Turki dan Pernyataan Erdogan
Burhanettin Duran mengumumkan melalui platform X bahwa Turki akan terus berperan dalam membangun kembali Gaza dan mendukung rakyat Palestina.
"Negara kami akan terus ikut memikul tanggung jawab rekonstruksi Gaza, menyembuhkan luka-lukanya, dan memastikan bahwa saudara-saudara kami di Palestina dapat menatap masa depan dengan penuh harapan dan keyakinan", tulis Duran.
Ia juga menambahkan, "Negara kami akan terus berdiri di pihak yang tertindas, di pihak keadilan, dan menjadi pembawa pesan perdamaian".
Duran menyebut Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perdamaian Gaza yang digelar di Mesir sebagai titik balik penting dalam upaya diplomatik menuju gencatan senjata permanen dan stabilitas kawasan.
Dalam perundingan tersebut, Presiden Erdogan kembali menegaskan posisi Turki.
"Selama perundingan di KTT, Presiden kami menegaskan kembali sikap tegas Turki berdasarkan prinsip-prinsip perdamaian, keadilan, dan nilai-nilai kemanusiaan, serta menekankan pentingnya solusi dua negara untuk mencapai perdamaian abadi", ungkap Duran.
Kesepakatan Damai dan Tahapan Pelaksanaan
Kesepakatan damai Jalur Gaza merupakan bagian dari rencana perdamaian yang diinisiasi oleh Presiden Donald Trump dan diumumkan pada 29 September 2025.
Rencana tersebut terdiri atas 20 poin yang salah satunya menyerukan gencatan senjata segera dengan syarat pembebasan sandera dalam waktu 72 jam.
Pada 9 Oktober, Trump menyampaikan bahwa Israel dan Hamas telah menyetujui tahap pertama dari rencana tersebut.
Dalam tahap awal itu, Hamas membebaskan sandera Israel, sementara Israel menarik pasukannya ke garis yang telah disepakati di dalam wilayah Gaza.
Israel juga membebaskan ratusan tahanan Palestina dari penjara-penjara mereka, termasuk beberapa yang sebelumnya dijatuhi hukuman seumur hidup atas tuduhan terorisme.
Struktur Pemerintahan Baru Gaza
Sebagai bagian dari kesepakatan, dokumen damai tersebut menyatakan bahwa Hamas dan kelompok Palestina lainnya tidak akan terlibat dalam pemerintahan Jalur Gaza, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Kendali atas Gaza akan diserahkan kepada otoritas teknokratis di bawah pengawasan internasional.
Pengawasan tersebut akan dipimpin langsung oleh Presiden Donald Trump.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
