Pantau - Komisi Anti-Korupsi Malaysia (MACC/SPRM) resmi memulai penyelidikan terhadap 26 perusahaan swasta yang diduga terlibat dalam praktik korupsi terkait proyek pengadaan militer di lingkungan Angkatan Darat Malaysia, menyusul laporan yang diterima akhir Desember 2025.
Dugaan Setoran ke Rekening Perwira Tinggi Militer
Penyelidikan dilakukan di sejumlah lokasi termasuk Lembah Klang, Perak, dan Penang, dengan fokus pada para pemilik perusahaan yang saat ini sedang diselidiki dan kemungkinan akan ditahan guna memperlancar proses investigasi.
Kasus ini mencuat setelah Badrul Hisham Shaharin (Chegubard), tokoh dari Partai BERSATU yang berada di barisan oposisi, mengajukan laporan resmi pada 22 Desember 2025.
Chegubard mengklaim telah menerima dokumen anonim yang menunjukkan adanya setoran rutin dalam jumlah puluhan ribu ringgit ke rekening yang terafiliasi dengan perwira tinggi militer dan keluarganya.
Sehari setelah laporan itu masuk, pada 23 Desember 2025, petugas MACC mendatangi Kementerian Pertahanan Malaysia (MINDEF) untuk menyelidiki proyek-proyek pengadaan melalui metode tender terbuka maupun pengadaan oleh Pusat Tanggungjawab (PTJ) Tentara Angkatan Darat Malaysia.
Kemudian, pada 24 Desember, tiga orang telah dipanggil untuk memberikan keterangan terkait kasus ini.
Ketua MACC, Tan Sri Azam Baki, menegaskan bahwa penyelidikan dilakukan berdasarkan Pasal 17 dan 23 Undang-Undang Komisi Anti-Korupsi Malaysia Tahun 2009.
Panglima Tentara Diminta Cuti, PM Anwar: Tak Ada Toleransi Korupsi
Dugaan korupsi ini juga menyeret nama Panglima Tentara Darat Malaysia, Jenderal Tan Sri Muhammad Hafizuddeain Jantan, yang menurut Menteri Pertahanan Malaysia, Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin, telah diminta cuti sejak 27 Desember 2025 untuk memberi ruang proses penyelidikan.
Berdasarkan hasil awal penyelidikan MACC, antara tahun 2023 hingga 2025 tercatat ada 158 proyek pengadaan bernilai lebih dari RM500.000 serta 4.521 proyek di bawah RM500.000 di lingkungan Angkatan Darat Malaysia.
Ditemukan bahwa sejumlah perusahaan tertentu secara berulang kali memperoleh proyek besar, yang menimbulkan dugaan kuat adanya praktik curang dalam proses pengadaan.
Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyatakan bahwa pemerintah akan bersikap tegas tanpa pandang bulu terhadap praktik korupsi.
"Korupsi yang melibatkan pejabat pemerintahan, kepolisian, militer, hingga yang berada di lingkungan Kantor Perdana Menteri akan tetap ditindak tegas," tegas Anwar.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
