Pantau - Pemerintah China menyatakan dukungannya terhadap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengadakan sidang darurat guna membahas penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro oleh pasukan Amerika Serikat (AS).
"China mendukung Dewan Keamanan PBB dalam mengadakan pertemuan darurat untuk membahas serangan militer AS terhadap Venezuela dan mendukung Dewan dalam memainkan peran sesuai dengan mandatnya," ungkap Lin Jian, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China.
AS Klaim Penangkapan sebagai Operasi Penegakan Hukum
Sidang darurat Dewan Keamanan PBB dilangsungkan pada Senin (5/1), setelah Sekretaris Jenderal PBB António Guterres menyerukan penghormatan terhadap kedaulatan nasional, kemerdekaan politik, dan integritas teritorial negara-negara anggota.
Guterres juga memperingatkan bahwa langkah AS berisiko menciptakan "preseden berbahaya" dalam tatanan hukum internasional.
Dalam sidang tersebut, Duta Besar AS untuk PBB Michael G. Waltz menyatakan bahwa AS melaksanakan "operasi penegakan hukum yang tepat sasaran" terhadap dua buronan narko-teroris, yakni Nicolás Maduro dan istrinya Celia Flores.
Waltz menegaskan bahwa operasi ini bukanlah perang terhadap Venezuela maupun rakyatnya, dan membandingkannya dengan operasi penangkapan mantan pemimpin Panama, Manuel Noriega, pada tahun 1989.
Ia menggambarkan Maduro sebagai pemimpin "organisasi teroris asing yang kejam" dan menuduhnya terlibat dalam jaringan perdagangan narkoba internasional.
China Kutuk Penangkapan, Venezuela Tetapkan Darurat Nasional
Menanggapi tindakan AS, Lin Jian menyatakan keprihatinan mendalam dan menilai bahwa penangkapan paksa terhadap Presiden Nicolás Maduro serta istrinya merupakan pelanggaran hukum internasional.
"Langkah AS jelas melanggar hukum internasional, norma-norma dasar dalam hubungan internasional, dan tujuan serta prinsip-prinsip Piagam PBB. China menyerukan kepada AS untuk memastikan keselamatan pribadi Presiden Nicolás Maduro dan istrinya, segera membebaskan mereka, menghentikan upaya penggulingan pemerintah Venezuela, dan menyelesaikan masalah melalui dialog dan negosiasi," tegasnya.
China juga menyatakan kesiapan untuk bekerja sama dengan komunitas internasional dalam membela keadilan global dan prinsip-prinsip Piagam PBB.
"Izinkan saya menegaskan kembali bahwa China sangat terkejut dan mengutuk keras penggunaan kekerasan yang terang-terangan oleh AS terhadap negara berdaulat dan penangkapan paksa presidennya. Tindakan hegemonik AS tersebut secara serius melanggar hukum internasional dan kedaulatan Venezuela, serta mengancam perdamaian dan keamanan di Amerika Latin dan kawasan Karibia," tambah Lin Jian.
Sementara itu, Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa Maduro dan Flores akan diadili atas tuduhan narko-terorisme dan sebagai ancaman terhadap keamanan nasional AS.
Operasi militer rahasia tersebut diberi nama Operasi Absolute Resolve dan dilakukan secara diam-diam, menurut Kepala Staf Gabungan AS Jenderal Dan Caine.
Trump menyebut bahwa AS akan "mengelola" Venezuela hingga transisi yang aman bisa terjamin, serta berkomitmen memperbaiki infrastruktur minyak negara tersebut dan siap mengerahkan pasukan tambahan bila diperlukan.
Di sisi lain, Nicolás Maduro membantah seluruh tuduhan, sementara pemerintah Venezuela menyerukan pembebasan dirinya dan istrinya tanpa syarat.
Pemerintah Venezuela menyatakan bahwa operasi militer AS merupakan pelanggaran mutlak terhadap kedaulatan nasional dan menetapkan status keadaan darurat nasional.
Mahkamah Agung Venezuela kemudian menunjuk Wakil Presiden Delcy Rodriguez sebagai presiden sementara.
Rodriguez menyatakan bahwa Venezuela akan mempertahankan seluruh sumber daya alamnya dan menegaskan bahwa militer tetap setia pada pemerintahan Maduro.
Ia juga menuntut pemulangan segera Nicolás Maduro dan Celia Flores ke tanah Venezuela.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
