Pantau - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan pelaku usaha untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga LPG nonsubsidi terhadap inflasi dan daya beli masyarakat.
Pemantauan Dampak dan Koordinasi
Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik Chico Hakim mengatakan langkah koordinasi dilakukan jika kenaikan harga LPG berdampak signifikan.
“Jika diperlukan, kami akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan asosiasi usaha untuk mencari solusi yang tepat, termasuk mendorong efisiensi energi atau diversifikasi sumber energi di masa mendatang,” ujarnya.
Ia menyebutkan hingga saat ini Pemprov DKI belum menetapkan kebijakan insentif pajak bagi sektor hotel dan restoran.
Namun, pemerintah daerah terus memantau dampak kenaikan harga LPG terhadap inflasi dan daya beli masyarakat.
Harga Naik dan Imbauan ke Pelaku Usaha
Diketahui harga LPG 12 kg di Jakarta naik Rp36.000 dari Rp192.000 menjadi Rp228.000 per tabung, sementara LPG 5,5 kg naik Rp17.000 dari Rp90.000 menjadi Rp107.000.
Chico mengimbau pelaku usaha tidak melakukan pembelian berlebihan di tengah kenaikan harga tersebut.
“Kami mengimbau pelaku usaha untuk tetap patuh pada aturan penggunaan LPG subsidi dan tidak melakukan panic buying. Masyarakat dan pelaku usaha juga diharapkan bijak dalam penggunaan energi,” kata dia.
Sementara itu, Kepala Dinas PPKUKM DKI Jakarta Elisabeth Ratu Rante Allo memastikan stok LPG di Jakarta tetap aman.
“Berdasarkan pantauan di lapangan, stok LPG 5,5 kg dan 12 kg saat ini stabil, baik di tingkat agen maupun pangkalan. Distribusi berjalan normal ke seluruh depo dan penyalur di lima wilayah kota administrasi serta Kabupaten Kepulauan Seribu,” ungkapnya.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
