Pantau - Sejumlah akademisi memberikan apresiasi atas pidato Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam forum World Economic Forum Davos 2026 di Swiss yang dinilai tidak hanya memuat pesan diplomatik global, tetapi juga menawarkan arah pembangunan nasional yang strategis.
Pidato Presiden Prabowo dinilai membuka peluang kerja sama internasional yang lebih adil dan berkelanjutan di tengah dinamika geopolitik dan ekonomi dunia.
Akademisi Hubungan Internasional UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sekaligus Direktur Geopolitik Great Institute Dr. Teguh Santosa menyebut pidato tersebut sebagai proposal terbuka bagi kerja sama dan kemitraan internasional.
Teguh Santosa menilai Presiden Prabowo secara terbuka menguraikan berbagai persoalan elementer yang masih dihadapi Indonesia sebagai warisan pemerintahan sebelumnya, sekaligus memaparkan capaian konkret pemerintahannya dalam merespons persoalan tersebut.
“Pemaparan Presiden Prabowo mempertegas distingsi antara praktik greedynomics atau ekonomi keserakahan yang telah menimbulkan kerusakan di berbagai sektor, dengan praktik Prabowonomics yang sejauh ini relatif berhasil mengurangi kerusakan-kerusakan tersebut,” ungkap Teguh Santosa.
Pidato Davos sebagai Deklarasi Pembangunan
Teguh Santosa menilai pidato Presiden Prabowo di Davos sebagai deklarasi pembangunan Indonesia yang menjanjikan kerja sama dan kemitraan global yang adil.
Teguh Santosa menyebut pidato tersebut semestinya dijadikan rujukan kebijakan lintas sektor di seluruh tingkatan pemerintahan.
“Pidato ini layak dijadikan semacam playbook bagi seluruh lembaga pemerintahan, dari pusat hingga daerah, agar semua pengambil kebijakan bergerak dengan spirit yang sama dan arah pembangunan yang sejalan dengan Presiden,” ujarnya.
Guru Besar Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung Prof. Betty Tresnawaty menyoroti strategi komunikasi Presiden Prabowo yang dinilai persuasif, terstruktur, dan efektif bagi audiens global.
Prof. Betty menilai Presiden Prabowo berhasil mengombinasikan data konkret seperti penyediaan 59,8 juta porsi makanan bergizi dan digitalisasi 288.000 sekolah dengan narasi emosional tentang kesejahteraan rakyat.
“Penggunaan retorika populis seperti istilah ekonomi keserakahan yang dikemas dalam bahasa diplomatik menunjukkan kemampuan code-switching yang cerdas. Dari perspektif nation branding, framing bahwa perdamaian adalah prasyarat kemakmuran merupakan positioning strategis yang membangun kredibilitas Indonesia di panggung internasional,” kata Prof. Betty Tresnawaty.
Penegasan Stabilitas dan Tantangan Implementasi
Dari perspektif pendidikan nasional, Prof. Betty menilai gagasan Sekolah Rakyat dan sekolah berasrama sejalan dengan teori pendidikan kritis untuk memutus siklus kemiskinan.
“Infrastruktur digital tanpa peningkatan kapasitas guru akan kontraproduktif. Klaim-klaim keberhasilan juga perlu verifikasi independen serta jaminan keberlanjutan lintas periode kepemimpinan. Sistem pendidikan harus dibangun berbasis standar kompetensi, bukan bergantung pada figur,” ujarnya.
Apresiasi juga disampaikan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesian International Islamic University Prof. Dian Masyita yang menyoroti penegasan Presiden Prabowo mengenai pentingnya perdamaian, stabilitas, dan dialog sebagai prasyarat pembangunan.
“Tanpa kepercayaan dan kerja sama antarnegara, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan global tidak akan berkelanjutan. Dalam pidatonya, Indonesia diposisikan sebagai mitra yang menjunjung multilateralisme, toleransi, dan kontribusi aktif bagi stabilitas dunia,” ujar Prof. Dian Masyita.
Prof. Dian menilai konsep Prabowonomics mencerminkan strategi pembangunan berbasis kedaulatan ekonomi, ketahanan nasional, dan pertumbuhan berkeadilan melalui penguatan industri strategis, program sosial pro-rakyat, serta pembentukan sovereign wealth fund Danantara.
“Jika pesan Davos ini diwujudkan secara nyata, Indonesia tidak hanya dihormati karena visinya, tetapi juga diakui sebagai contoh kepemimpinan negara berkembang yang mampu mengubah gagasan global menjadi dampak riil bagi masyarakat,” katanya.
Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila Dr. Donie Kadewandana menilai pidato Presiden Prabowo sebagai upaya menjembatani idealisme dengan realitas kebijakan publik.
“Tantangan terbesarnya adalah konsistensi pelaksanaan. Namun secara substantif, pidato ini membawa harapan visioner bahwa pembangunan dipahami sebagai proses berkelanjutan, bukan proyek jangka pendek,” ungkap Donie Kadewandana.
Secara keseluruhan, para akademisi menilai pidato Presiden Prabowo di WEF Davos 2026 sebagai sinyal kuat bahwa Indonesia ingin tampil sebagai aktor global yang menawarkan stabilitas, kerja sama adil, serta visi pembangunan inklusif dan berorientasi jangka panjang.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
