Pantau - Kedutaan Besar Kazakhstan menyatakan hasil referendum konstitusi terbaru mencerminkan komitmen kuat negara tersebut dalam mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan.
Partisipasi Tinggi dan Dukungan Mayoritas
Dalam referendum tersebut, tingkat partisipasi publik mencapai 73,12 persen dengan 87,15 persen pemilih menyatakan persetujuan terhadap konstitusi baru.
Kedutaan menilai angka tersebut menunjukkan aspirasi masyarakat untuk membangun negara yang adil, setara, serta menjunjung tinggi hukum, hak asasi manusia, dan kebebasan dasar.
Proses penyusunan konstitusi melibatkan Komisi Konstitusi yang terdiri dari 129 perwakilan masyarakat dan menelaah sekitar 12.000 usulan dari berbagai pihak selama enam bulan.
Reformasi Sistem dan Dorong Investasi
Konstitusi baru memperkenalkan sejumlah perubahan penting seperti penghapusan kuota presiden di parlemen, pembentukan parlemen satu kamar atau Kurultai, serta pembentukan Dewan Rakyat konsultatif.
Selain itu, reformasi juga mencakup pembentukan jabatan wakil presiden dan pembatasan masa jabatan pejabat tinggi untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintahan.
Dari sisi hak asasi, konstitusi memberikan perlindungan lebih luas terhadap privasi, data pribadi, dan hak tempat tinggal.
Kedutaan menyatakan, "Kazakhstan sudah menjadi tujuan utama investasi asing langsung (FDI) di Asia Tengah, menarik hampir 70 persen FDI di kawasan tersebut. Meski demikian, masih banyak yang harus dilakukan. Reformasi ini diperlukan untuk mempercepat transisi Kazakhstan menuju negara digital sepenuhnya dan ekonomi yang didorong oleh inovasi."
Pemerintah Kazakhstan juga menetapkan 15 Maret sebagai Hari Konstitusi sebagai simbol komitmen terhadap reformasi dan pembangunan berkelanjutan.
- Penulis :
- Aditya Yohan
