Kuba Kecam Sanksi Baru Amerika Serikat sebagai Agresi Ekonomi

Pantau - Pemerintah Kuba mengecam keras sanksi dan pembatasan baru yang diberlakukan Amerika Serikat dengan menyebut langkah tersebut sebagai agresi ekonomi yang memperparah blokade terhadap negara itu.

Kementerian Luar Negeri Kuba dalam pernyataannya pada Kamis (7/5) menolak perintah eksekutif Gedung Putih tertanggal 1 Mei 2026 yang memperketat pembatasan ekonomi, keuangan, dan komersial terhadap Kuba.

Pemerintah Kuba juga mengkritik keputusan Departemen Keuangan AS yang memasukkan entitas Kuba Gaesa dan MoaNickel SA ke dalam daftar sanksi Specially Designated Nationals (SDN).

“Ini adalah tindakan agresi ekonomi yang kejam yang memperkuat efek ekstra teritorial dari blokade, dengan potensi penerapan sanksi sekunder terhadap perusahaan, bank, dan entitas asing,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Kuba.

Kuba Sebut Sanksi Perparah Krisis Ekonomi

Kuba menilai kebijakan terbaru Washington berpotensi memperdalam krisis ekonomi yang tengah dialami negara tersebut, termasuk dampak pembatasan impor bahan bakar yang diberlakukan sejak awal tahun.

Pemerintah Kuba juga menuduh sejumlah pejabat senior AS, termasuk Menteri Luar Negeri Marco Rubio, berupaya mengisolasi Kuba secara internasional.

Dalam pernyataannya, Kuba menyebut embargo AS sebagai bentuk “genosida terhadap rakyat Kuba” dan menuding kebijakan terbaru sengaja dirancang untuk memicu keruntuhan ekonomi dan keresahan sosial.

“Kami mengecam sifat kriminal dari tindakan agresif ini yang bertujuan untuk membuat penduduk Kuba kelaparan dan putus asa serta berupaya menimbulkan bencana sosial, ekonomi, dan politik dalam skala nasional,” tulis kementerian tersebut.

Trump Sebut Kuba Target Berikutnya

Pemerintah Kuba juga menuduh Washington dapat menggunakan krisis kemanusiaan sebagai alasan untuk melakukan tindakan yang lebih berbahaya, termasuk agresi militer.

Kuba saat ini menghadapi krisis bahan bakar dan pemadaman listrik luas setelah embargo minyak AS diberlakukan pada 30 Januari 2026.

Sementara itu, Presiden AS Donald Trump sebelumnya beberapa kali menyatakan Kuba menjadi “target selanjutnya” setelah operasi militer terhadap Iran.

Trump juga mengatakan pulau Karibia tersebut akan segera mengalami kegagalan akibat tekanan ekonomi yang terus meningkat.