HOME  ⁄  Geopolitik

Suriah Perkuat Komitmen Hukum Humaniter Internasional Usai Transisi Pemerintahan

Oleh Aditya Yohan
SHARE   :

Suriah Perkuat Komitmen Hukum Humaniter Internasional Usai Transisi Pemerintahan
Foto: (Sumber : Ilustrasi -- Sebuah foto Bashar Al-Assad dihancurkan di Suwayda, Suriah, pada 29 Desember 2024, menyusul kejatuhan rezim Partai Baath yang berkuasa sejak 1962 di negara tersebut. (ANTARA).)

Pantau - Pemerintah Suriah menyatakan bergabung dengan inisiatif global untuk memperkuat komitmen politik terhadap hukum humaniter internasional sebagai bagian dari upaya memperluas keterlibatan dengan komunitas internasional.

Kementerian Luar Negeri Suriah menyebut perwakilan tetap Suriah untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Ibrahum Olabi, telah menyerahkan dokumen aksesi dalam pertemuan dengan Presiden Komite Internasional Palang Merah, Mirjana Spoljaric Egger.

Kementerian menegaskan langkah tersebut mencerminkan komitmen Damaskus terhadap hukum internasional dan hukum humaniter melalui diplomasi aktif dan langkah konkret.

Menurut pernyataan itu, keputusan tersebut juga menjadi bentuk penghormatan terhadap penderitaan rakyat Suriah akibat “pelanggaran berat dan sistematis” yang dilakukan rezim sebelumnya.

Suriah Fokus Lindungi Warga Sipil

Pemerintah Suriah menyatakan partisipasi dalam inisiatif tersebut bertujuan mendukung upaya internasional dalam melindungi warga sipil dan mengurangi penderitaan manusia selama konflik bersenjata.

Damaskus juga menegaskan kesiapan untuk berkontribusi secara bertanggung jawab melalui kerja sama multilateral dan koordinasi lebih erat dengan Komite Internasional Palang Merah.

“Partisipasi Suriah bertujuan untuk mendukung upaya internasional untuk memperkuat penghormatan terhadap hukum humaniter, melindungi warga sipil, mengurangi penderitaan manusia, dan menegakkan prinsip-prinsip kemanusiaan selama konflik bersenjata,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Suriah.

Pemerintahan Transisi Perluas Hubungan Internasional

Isu hak asasi manusia selama ini menjadi salah satu persoalan utama dalam hubungan internasional Suriah.

Berbagai badan PBB dan organisasi HAM sebelumnya menuduh rezim Bashar al-Assad melakukan penahanan sewenang-wenang, penyiksaan sistematis, hingga penghilangan paksa.

Bashar al-Assad diketahui melarikan diri ke Rusia pada Desember 2024 yang sekaligus mengakhiri kekuasaan Partai Baath yang telah berlangsung sejak 1963.

Pemerintahan transisi yang dipimpin Ahmad al-Sharaa kemudian dibentuk pada Januari 2025 dan mulai memperluas kerja sama dengan lembaga internasional serta organisasi kemanusiaan.

Penulis :
Aditya Yohan