Sekjen PBB Mengecam Israel karena Dirikan Fasilitas Militer di Kompleks UNRWA Yerusalem Timur

Pantau - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Antonio Guterres mengecam keras keputusan Israel mendirikan fasilitas militer di kompleks UNRWA Sheikh Jarrah di Yerusalem Timur yang sebelumnya diambil alih otoritas Israel pada Januari 2026.

PBB Sebut Tindakan Israel Langgar Hukum Internasional

Juru bicara Sekjen PBB, Stephane Dujarric menegaskan langkah Israel tersebut merupakan bentuk eskalasi yang tidak dapat diterima terhadap badan PBB untuk pengungsi Palestina atau UNRWA.

“Langkah-langkah eskalasi yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap UNRWA ini merupakan pelanggaran terhadap kekebalan bangunan milik PBB. Tindakan Israel tersebut menjadi hambatan bagi implementasi mandat yang jelas dari Majelis Umum mengenai kelangsungan operasi UNRWA di wilayah Palestina yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur,” ungkap Dujarric dalam pernyataan resmi.

PBB menilai tindakan Israel melanggar kewajiban internasional terkait hak istimewa dan kekebalan yang dimiliki lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa.

“Sekjen menilai tindakan-tindakan eskalasi yang terus berlanjut terhadap UNRWA sama sekali tidak dapat diterima. Dia sangat menyesalkan bahwa otoritas Israel terus mengambil langkah-langkah yang melanggar kewajiban mereka terkait hak istimewa dan kekebalan PBB,” ujar Dujarric.

PBB Minta Kompleks UNRWA Dikembalikan

Dalam pernyataannya, PBB juga merujuk pada putusan Mahkamah Internasional yang menyatakan Israel tidak memiliki hak menjalankan kewenangan kedaulatan di wilayah Palestina yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur.

PBB menegaskan Israel berkewajiban mengakhiri keberadaannya yang dianggap melanggar hukum di wilayah Palestina yang diduduki secepat mungkin.

Antonio Guterres mendesak pemerintah Israel segera mencabut keputusan pendirian fasilitas militer di kompleks UNRWA Sheikh Jarrah.

PBB juga meminta agar kompleks UNRWA Sheikh Jarrah segera dikembalikan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa karena fasilitas tersebut tetap berstatus sebagai milik PBB.

Dalam pernyataan resminya, PBB menegaskan UNRWA merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan kompleks UNRWA Sheikh Jarrah tetap menjadi aset milik PBB.