Pantau - Kepresidenan Palestina mengecam persetujuan otoritas Israel atas pembangunan 2.162 unit permukiman baru di Tepi Barat yang dinilai melanggar hukum internasional dan berbagai resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Pernyataan kecaman itu disampaikan pada Rabu (3/6) setelah media Israel melaporkan Dewan Perencanaan Tinggi Administrasi Sipil yang berada di bawah Kementerian Pertahanan Israel menyetujui pembangunan ribuan unit rumah permukiman di wilayah pendudukan tersebut.
Kepresidenan Palestina menilai kebijakan tersebut merupakan tantangan terbuka terhadap hukum internasional, khususnya Resolusi Dewan Keamanan PBB 2334 yang menegaskan bahwa permukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur, merupakan tindakan ilegal.
Palestina Sebut Keputusan Israel Tidak Sah
Kepresidenan Palestina menegaskan bahwa persetujuan pembangunan permukiman baru tersebut tidak memiliki legitimasi hukum.
Pihaknya menyatakan keputusan itu berpotensi memperburuk situasi keamanan dan mendorong terjadinya eskalasi konflik di kawasan.
Kepresidenan Palestina juga menyerukan keterlibatan Amerika Serikat untuk menghentikan kebijakan tersebut.
"Persetujuan Israel atas unit permukiman baru itu merupakan tantangan terang-terangan terhadap hukum internasional dan resolusi PBB," demikian pernyataan kepresidenan Palestina yang dikutip kantor berita resmi WAFA.
Permukiman Jadi Sorotan Komunitas Internasional
Israel merebut Tepi Barat dalam perang tahun 1967 dan kemudian membangun sejumlah permukiman yang hingga kini tidak diakui oleh komunitas internasional.
Menurut laporan PBB pada 2025, lebih dari 700.000 pemukim Israel tinggal di berbagai permukiman di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur.
Pada saat yang sama, sekitar 3,3 juta warga Palestina juga menetap di wilayah yang sama.
Pembangunan permukiman Israel selama ini menjadi salah satu isu utama yang kerap memicu ketegangan dalam konflik Israel-Palestina dan menjadi perhatian berbagai lembaga internasional.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
