Pantau - Belanda menyatakan kesiapannya untuk memproduksi senjata Amerika Serikat berdasarkan lisensi sebagai bagian dari upaya memperluas kerja sama industri pertahanan antara kedua negara.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Belanda, Dilan Yesilgöz-Zegerius, di tengah pembahasan mengenai peningkatan kapasitas produksi pertahanan bersama.
Langkah itu muncul setelah Bloomberg melaporkan bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump berencana meminta perusahaan pertahanan AS memberikan lisensi produksi senjata di Eropa dan Ukraina.
Lisensi yang dibahas mencakup berbagai jenis persenjataan, termasuk rudal, seiring laporan mengenai menipisnya stok senjata Amerika Serikat akibat konflik di Iran.
Belanda Dorong Produksi Bersama dengan Amerika Serikat
Yesilgöz-Zegerius mengungkapkan bahwa dirinya telah mengadakan pembicaraan dengan industri pertahanan Amerika Serikat sekitar dua pekan lalu.
"Saya berbicara dua pekan lalu dengan industri Amerika dan kami berdiskusi. Itu percakapan yang baik. Saya juga menyampaikan keinginan untuk memperluas produksi bersama," ungkapnya.
Menurut Yesilgöz-Zegerius, produksi senjata secara bersama dinilai dapat memberikan manfaat bagi Belanda dan Amerika Serikat.
Kerja sama tersebut juga dianggap mampu memperkuat hubungan bilateral kedua negara di bidang pertahanan dan keamanan.
Selain produksi senjata secara umum, Belanda saat ini turut membahas kemungkinan produksi sistem anti-balistik dan rudal bersama mitra Amerika Serikat.
Sejumlah Negara Eropa Siap Jadi Basis Produksi
Sehari sebelumnya, Menteri Pertahanan Polandia Wladyslaw Kosiniak-Kamysz menyatakan bahwa beberapa negara Eropa siap menjadi lokasi produksi senjata Amerika Serikat.
Negara-negara yang disebut siap menjadi basis produksi tersebut antara lain Polandia, Belanda, Swedia, dan Jerman.
Rencana perluasan produksi senjata di Eropa menjadi bagian dari dinamika dukungan negara-negara Barat terhadap Ukraina yang masih berlangsung.
Di sisi lain, Rusia kembali menyampaikan kritik terhadap dukungan militer Barat kepada Ukraina.
Presiden Rusia Vladimir Putin pada 2024 memperingatkan bahwa negara-negara Barat yang memasok bantuan militer ke Ukraina dianggap terlibat langsung dalam konflik tersebut.
Putin menegaskan bahwa pengiriman senjata presisi jarak jauh ke Ukraina berpotensi merusak keamanan global.
Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov juga menyatakan bahwa pengiriman senjata ke Ukraina merupakan sasaran yang sah bagi Rusia.
Perdebatan mengenai produksi dan pengiriman senjata terus menjadi bagian penting dalam dinamika konflik yang melibatkan Ukraina, Rusia, serta negara-negara Barat pendukung Kyiv.
- Penulis :
- Arian Mesa
