Pantau - Amerika Serikat mengumumkan kampanye untuk membongkar Mahkamah Pidana Internasional (ICC) yang dinilai mengancam kedaulatan negara tersebut, dengan langkah yang mencakup kemungkinan sanksi baru, pembatasan visa, dan tekanan diplomatik terhadap negara-negara sekutu, sebagaimana disampaikan Departemen Luar Negeri AS pada Senin (13/7) waktu setempat di Washington DC.
Pemerintah AS Siapkan Langkah Terkoordinasi
Departemen Luar Negeri AS menyatakan kampanye tersebut akan menggunakan respons lintas pemerintah untuk melemahkan kemampuan ICC menjalankan operasinya.
"Respons seluruh pemerintah untuk secara sistematis melumpuhkan kemampuan ICC untuk beroperasi, menargetkan personel militer atau pejabat Amerika, atau mengancam kedaulatan Amerika," ungkap Departemen Luar Negeri AS dalam pernyataannya.
Pemerintah AS berpendapat ICC telah mengklaim kewenangan untuk menuntut warga negara Amerika meski Washington tidak pernah meratifikasi Statuta Roma.
Departemen Luar Negeri AS juga menyebut, "ICC sebelumnya membuka penyelidikan terhadap personel militer dan petugas intelijen AS dan sejak itu menolak untuk menutup kasus-kasus ini."
Dalam artikel opini yang diterbitkan The Wall Street Journal, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menegaskan pemerintah akan "membongkar ICC—selangkah demi selangkah, jika perlu," dengan alasan lembaga tersebut telah berkembang menjadi badan supranasional yang berupaya mengesampingkan kewenangan negara-negara berdaulat.
ICC dan Respons Kelompok HAM
ICC sebelumnya mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant, dan pemimpin Hamas Ibrahim al-Masri pada November 2024 atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.
Pengadilan tersebut juga membuka penyelidikan terhadap dugaan kejahatan yang dilakukan pasukan AS di Afghanistan sejak Maret 2020, meski sejak 2021 penyelidikan itu tidak lagi menjadi prioritas utama dan belum secara resmi ditutup.
Washington pada tahun lalu menjatuhkan sanksi terhadap 11 pejabat ICC, termasuk sembilan hakim dan kepala jaksa, berupa pembekuan aset serta larangan perjalanan.
Rubio dalam opininya turut menuduh ICC "didukung dan dijalankan oleh jaringan kuat organisasi non-pemerintah sayap kiri, globalis yang angkuh, dan pemerintah Dunia Ketiga yang bermusuhan."
Kelompok hak asasi manusia Democracy for the Arab World Now (DAWN) menolak tuduhan tersebut dan menegaskan surat yang mereka kirim menyerukan pertanggungjawaban semua pihak tanpa pengecualian.
"Tanpa pengecualian," ungkap DAWN mengenai seruan agar seluruh pihak dimintai pertanggungjawaban atas dugaan kejahatan perang.
Direktur Eksekutif DAWN Omar Shakir mengatakan, "Kesalahpahaman Rubio tentang seruan kami untuk menyelidiki semua kemungkinan kejahatan perang yang dilakukan dalam perang – yang hanya berfokus pada tindakan AS di Iran – menimbulkan pertanyaan."
Ia menambahkan, "Apakah Menteri Luar Negeri khawatir karena dia tahu personel AS melakukan kejahatan perang di Iran?"
Direktur Advokasi DAWN Raed Jarrar menilai kampanye tersebut menargetkan tatanan internasional berbasis aturan, sementara Direktur Israel-Palestina DAWN Michael Schaeffer Omer-Man menyatakan organisasinya akan menempuh langkah hukum terhadap pemerintahan AS pada pekan ini.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
