Thailand Merevisi Kebijakan Bebas Visa, Masa Tinggal Dipangkas Menjadi 30 Hari untuk 59 Negara

Pantau - Kabinet Thailand menyetujui revisi lanjutan terhadap kebijakan pembebasan visa dan hak istimewa visa Thailand guna mencegah penyalahgunaan fasilitas visa, sebagaimana diumumkan oleh juru bicara pemerintah pada Selasa, 14 Juli 2026.

Pemerintah Thailand menyatakan revisi tersebut bertujuan memastikan fasilitas kemudahan perjalanan bagi wisatawan asing tetap sesuai dengan kondisi saat ini serta diselaraskan dengan prinsip "satu negara, satu skema visa".

Perubahan Kebijakan Visa

Berdasarkan kebijakan baru, Thailand mencabut pembebasan visa selama 60 hari yang sebelumnya berlaku bagi 93 negara dan wilayah dengan mempertimbangkan faktor ekonomi, keamanan, hubungan internasional, serta prinsip resiprositas.

Setelah revisi, warga negara dari 59 negara dan wilayah memperoleh fasilitas bebas visa untuk tujuan wisata dengan masa tinggal maksimal selama 30 hari.

Enam negara baru yang masuk dalam daftar bebas visa 30 hari adalah India, Kroasia, Bulgaria, Siprus, Malta, dan Maladewa.

Sementara itu, Mauritius dan Seychelles memperoleh pembebasan visa untuk tujuan wisata dengan masa tinggal maksimal selama 15 hari.

Layanan visa-on-arrival tetap tersedia bagi warga negara Azerbaijan, Belarus, dan Serbia.

Pemerintah Thailand juga mencabut fasilitas visa-on-arrival bagi warga negara India untuk menghilangkan tumpang tindih hak istimewa visa.

Setelah revisi diberlakukan, sebanyak 65 negara dan wilayah akan tercakup dalam berbagai kebijakan visa Thailand.

Regulasi dan Masa Transisi

Pemerintah Thailand menyiapkan lima draf regulasi sebagai dasar pelaksanaan kebijakan baru tersebut.

Seluruh regulasi akan mulai berlaku 15 hari setelah diterbitkan dalam Lembaran Negara Thailand.

Wisatawan yang telah memasuki Thailand sebelum kebijakan baru diberlakukan tetap diizinkan tinggal hingga masa izin tinggal yang diberikan berdasarkan aturan lama berakhir.

Wakil Juru Bicara Pemerintah Thailand Ploytalay Laksameesangchan menegaskan, "Revisi tersebut tidak dimaksudkan untuk menghambat perkembangan pariwisata, melainkan untuk mengoptimalkan sistem visa agar lebih terstandardisasi dan transparan. Revisi tersebut menyeimbangkan antara stimulus ekonomi, kemudahan wisatawan, hubungan diplomatik internasional, serta keamanan nasional, dan secara fundamental mencegah agar kebijakan visa dieksploitasi untuk aktivitas ilegal," ungkapnya.