Sekjen PBB dan Presiden Siprus Bahas Dimulainya Kembali Negosiasi Reunifikasi Pulau Siprus

Pantau - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres dan Presiden Siprus Nikos Christodoulides membahas dimulainya kembali negosiasi mengenai masalah Siprus dalam pertemuan di pulau tersebut sebagai bagian dari upaya melanjutkan proses perdamaian yang sempat terhenti.

Juru Bicara Pemerintah Siprus Konstantinos Letymbiotis mengatakan pemerintah menyambut komitmen Antonio Guterres untuk mendorong kelanjutan perundingan sebelum masa jabatannya sebagai Sekjen PBB berakhir pada awal 2027.

Siprus Berharap Negosiasi Segera Dilanjutkan

Letymbiotis mengungkapkan, "Pertemuan yang bermakna dan tulus antara Presiden Siprus dan Sekjen PBB telah usai. Kami menyambut baik komitmen politik pribadi yang tulus dan tegas dari Sekjen PBB terhadap upaya untuk melanjutkan negosiasi."

Menurut Letymbiotis, selama kunjungan tersebut Guterres juga bertemu dengan pemimpin Siprus Turki Tufan Erhurman.

Ia menambahkan pertemuan bersama antara Antonio Guterres, Tufan Erhurman, dan Nikos Christodoulides dijadwalkan berlangsung pada Rabu.

Letymbiotis juga mengungkapkan, "Kami kini berada pada titik di mana semua pihak, kecuali Turki, sepakat mengenai tujuan yang telah ditetapkan; dan ada satu pihak, yakni Turki, yang melakukan pendudukan dengan mengabaikan dan meremehkan hukum internasional serta legitimasi internasional."

Ia melanjutkan, "Oleh karena itu, Turki harus terlebih dahulu kembali ke kerangka legitimasi internasional agar kita dapat membahas inti dari tujuan kami, yakni melanjutkan negosiasi dari titik di mana negosiasi tersebut terhenti."

PBB Dorong Reunifikasi Siprus

Siprus terpecah menjadi wilayah Yunani dan Turki sejak invasi Turki pada 1974 yang kemudian berujung pada pembentukan Republik Turki Siprus Utara pada 1983.

Republik Turki Siprus Utara hingga kini hanya diakui oleh Turki.

Perundingan reunifikasi yang dimediasi PBB antara komunitas Siprus Yunani dan Siprus Turki terhenti setelah gagalnya pembicaraan di Crans-Montana, Swiss, pada 2017.

PBB kini terus berupaya mendorong dimulainya kembali negosiasi untuk mencari penyelesaian atas konflik yang telah berlangsung selama beberapa dekade.