Pantau - Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat menegaskan komitmen DPR RI untuk memperkuat peran parlemen dalam mempercepat pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya Tujuan 11 tentang Kota dan Permukiman Berkelanjutan, dalam High-Level Political Forum on Sustainable Development (HLPF) 2026 di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Amerika Serikat.
Syahrul menyampaikan bahwa pencapaian SDG 11 membutuhkan dukungan parlemen melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan guna menjamin pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.
DPR RI juga mendorong perluasan akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau serta memperkuat ketahanan kota dalam menghadapi dampak perubahan iklim.
Ia mengungkapkan, "DPR RI memandang implementasi SDG 11 secara komprehensif sangat penting untuk memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses terhadap hunian yang aman dan terjangkau, sistem transportasi publik yang terintegrasi, serta lingkungan perkotaan yang tangguh dan berkelanjutan."
Urbanisasi dan Tantangan Pembangunan
Syahrul menjelaskan bahwa urbanisasi yang terus meningkat menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Persentase penduduk yang tinggal di kawasan perkotaan meningkat dari 48 persen pada 1990 menjadi 58,8 persen pada 2025.
Menurutnya, peningkatan urbanisasi juga menghadirkan tantangan berupa penyediaan perumahan, pembangunan infrastruktur yang memadai, serta pengelolaan lingkungan perkotaan.
Syahrul menyampaikan bahwa Indonesia terus menunjukkan kemajuan dalam pelaksanaan Agenda 2030.
Hingga 2025, sebanyak 62,7 persen indikator SDGs di Indonesia telah mencapai target.
Indonesia juga mengalami peningkatan peringkat pencapaian SDGs dengan naik 25 posisi menjadi peringkat ke-77 dari 167 negara dibandingkan posisi pada 2019.
Dorong Kerja Sama Global dan Harmonisasi Kebijakan
Meski demikian, Syahrul mengingatkan bahwa pencapaian SDGs secara global masih berada di luar jalur atau off track karena baru sekitar 16 persen target yang diperkirakan dapat tercapai tepat waktu.
Ia menyebut meningkatnya ketegangan geopolitik, kesenjangan pendanaan di negara-negara berkembang, serta ketimpangan akses terhadap teknologi digital dan teknologi hijau sebagai tantangan utama.
Syahrul mendorong parlemen di seluruh dunia mengoptimalkan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan agar kebijakan nasional selaras dengan target-target SDGs.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan perlindungan sosial bagi pekerja sektor informal, pemberian insentif untuk transisi energi yang berkeadilan, serta harmonisasi kebijakan di bidang fiskal, energi, infrastruktur, dan sosial.
Syahrul menegaskan pentingnya memperkuat kerja sama antarparlemen melalui HLPF sebagai wadah membangun kemitraan global yang inklusif.
Ia menegaskan, “Keberhasilan Agenda 2030 membutuhkan komitmen kolektif seluruh negara. Parlemen memiliki tanggung jawab strategis untuk memastikan tidak ada satupun kelompok masyarakat yang tertinggal dalam proses pembangunan berkelanjutan.”
- Penulis :
- Arian Mesa
