Pantau - Korea Selatan akan melanjutkan pembangunan jalur kereta api yang menghubungkan Seoul dengan Kota Wonsan di bagian timur Korea Utara sebagai bagian dari upaya menghidupkan kembali proyek yang terhenti selama sekitar satu dekade akibat memburuknya hubungan dengan Pyongyang, dengan pekerjaan konstruksi dijadwalkan dimulai pada 2027 dan ditargetkan rampung pada 2029.
Proyek Kereta Kembali Dilanjutkan
Rencana tersebut disampaikan Kementerian Unifikasi Korea Selatan dalam rapat kepada Presiden Lee Jae Myung pada Rabu.
Jadwal dimulainya konstruksi pada 2027 dan target penyelesaian pada 2029 dilaporkan oleh Yonhap.
Proyek pembangunan jalur kereta Seoul-Wonsan pertama kali diluncurkan pada 2015.
Pembangunan kemudian ditangguhkan pada 2016 setelah hubungan antara Korea Selatan dan Korea Utara memburuk.
Pada 2024, Korea Utara menghancurkan jalur jalan raya dan jalur kereta api di sepanjang perbatasan yang dijaga ketat.
Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya Korea Utara untuk mendefinisikan ulang Korea Selatan sebagai negara musuh.
Fokus Kebijakan Perdamaian
Dalam pemaparannya kepada presiden, Kementerian Unifikasi menyampaikan kebijakan utama yang berfokus pada penyelesaian konflik secara damai dan pengelolaan krisis.
Pemerintah Korea Selatan juga tetap mendorong visi jangka panjang menuju Semenanjung Korea yang bebas senjata nuklir serta menargetkan terciptanya perdamaian di kawasan Asia Timur Laut.
Kementerian mengemukakan perlunya menghentikan penggunaan istilah "musuh utama" sebagai bagian dari upaya membangun hidup berdampingan secara damai dengan Pyongyang.
Kebijakan tersebut juga ditujukan untuk menghidupkan kembali hubungan di Semenanjung Korea yang telah lama membeku.
Saat ini, Korea Selatan menggunakan sebutan "Korea Utara" alih-alih nama resmi negara tersebut karena Seoul tidak mengakui keberadaan dua Korea sebagai dua negara yang terpisah berdasarkan Perjanjian Dasar Antar-Korea 1991.
Kementerian juga berupaya menghidupkan kembali perjanjian pengurangan ketegangan militer antar-Korea yang disepakati pada 2018.
Pemerintah Korea Selatan turut berencana memanfaatkan Zona Demiliterisasi (Demilitarized Zone/DMZ) yang memisahkan "dua Korea" secara lebih damai.
Kementerian akan merevisi aturan Dana Kerja Sama Antar-Korea agar anggaran dapat digunakan untuk pembangunan zona ekonomi perdamaian.
Dana tersebut juga akan dimanfaatkan untuk mendukung proyek unifikasi yang diprakarsai sektor swasta.
Selain itu, anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung penelitian mengenai Korea Utara.
- Penulis :
- Shila Glorya
