Pantau - Iran memperingatkan Pemerintah Prancis agar tidak melakukan intervensi ilegal dalam urusan dalam negerinya setelah dua diplomat Prancis disebut menghadiri pertemuan rahasia di Teheran yang berkaitan dengan kasus dugaan infiltrasi dan intervensi asing.
Kementerian Intelijen Iran menyampaikan peringatan tersebut melalui pernyataan resmi pada Sabtu (15/8/2026).
Kementerian itu menyebut dua diplomat Prancis menghadiri pertemuan rahasia di Teheran pada Juli 2026 bersama sejumlah tersangka dalam kasus besar yang melibatkan dugaan infiltrasi dan intervensi asing.
Iran Soroti Tindakan Dua Diplomat Prancis
Setelah melakukan investigasi, Kementerian Intelijen Iran menyatakan kedua diplomat tersebut memiliki catatan pelanggaran dan perilaku yang bertentangan dengan hukum domestik Iran serta kewajiban diplomatik.
Iran menegaskan tidak akan membiarkan diplomat asing melakukan tindakan yang disebut sebagai “intervensi ilegal” di wilayahnya.
Kementerian Intelijen Iran juga memperingatkan setiap pengulangan tindakan serupa akan memicu respons yang “setimpal”.
Ketegangan terkait persoalan tersebut sebelumnya mencuat setelah Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot pada 20 Juli 2026 mengatakan dua pejabat Kedutaan Besar Prancis telah ditahan dan diperlakukan dengan buruk di Teheran.
Barrot menyebut insiden tersebut “mengejutkan” dan mengatakan telah menyampaikan keberatan kepada Menteri Luar Negeri Iran Seyed Abbas Araghchi.
Ia juga memperingatkan Araghchi bahwa insiden tersebut “tidak dapat dibiarkan tanpa konsekuensi”.
Iran dan Prancis Saling Layangkan Protes
Araghchi kemudian melayangkan protes kepada Barrot melalui percakapan telepon terkait tindakan kedua diplomat Prancis tersebut.
Menurut Araghchi, tindakan kedua diplomat itu merupakan “tindakan tidak lazim” yang “bertentangan dengan norma-norma diplomatik dan tidak dapat diterima”.
Pernyataan dari kedua negara menunjukkan adanya perbedaan pandangan mengenai aktivitas diplomat Prancis di Iran, dengan Teheran menuding adanya pelanggaran sementara Paris mempersoalkan perlakuan terhadap dua pejabat kedutaannya.
- Penulis :
- Gerry Eka
