HOME  ⁄  Geopolitik

Uni Afrika Menolak Campur Tangan Asing dan Pemerintahan Tandingan yang Ancam Kedaulatan Sudan

Oleh Aditya Yohan
SHARE   :

Uni Afrika Menolak Campur Tangan Asing dan Pemerintahan Tandingan yang Ancam Kedaulatan Sudan
Foto: (Sumber :Photo file: Warga Sudan yang terpaksa mengungsi ke Mesir akibat konflik tampak menunggu bus di sebuah terminal di Kairo untuk kembali ke tanah air mereka, setelah militer mengambil alih kendali dan memulihkan keamanan pada 13 Mei 2025. Militer Sudan merebut kota al-Hamadi di negara bagian Kordofan Selatan pada hari Selasa menyusul pertempuran sengit dengan kelompok paramiliter Rapid Support Forces (RSF). ANTARA/Mohamed Elshahed - Anadolu Agency / pri.)

Pantau - Dewan Perdamaian dan Keamanan Uni Afrika menolak campur tangan asing dalam urusan internal Sudan serta pembentukan entitas atau pemerintahan tandingan yang dinilai dapat mengancam persatuan dan kedaulatan negara tersebut.

Sikap itu disampaikan dalam pertemuan antara Ketua Dewan Kedaulatan Sudan Abdel Fattah al-Burhan dan delegasi Dewan Perdamaian dan Keamanan Uni Afrika di Istana Kepresidenan, Khartoum, Minggu, 16 Agustus 2026.

Delegasi tersebut dipimpin diplomat Aljazair sekaligus ketua bergilir Dewan Perdamaian dan Keamanan Uni Afrika, Mohamed Khaled.

Khaled menyebut pertemuan tersebut "produktif" karena membahas berbagai persoalan terkait perdamaian, keamanan, dan stabilitas Sudan.

Ia menegaskan campur tangan asing dapat "memperparah konflik."

Uni Afrika Dorong Dialog dan Rekonsiliasi Nasional

Uni Afrika menilai penyelesaian konflik Sudan harus ditempuh melalui dialog, rekonsiliasi nasional, dan penyelesaian politik yang melibatkan berbagai pihak.

"Satu-satunya jalan untuk mencapai perdamaian abadi di Sudan adalah melalui dialog, rekonsiliasi nasional, dan pencapaian penyelesaian politik komprehensif yang memenuhi aspirasi rakyat Sudan," kata Khaled.

Khaled juga menyambut langkah terkait inisiatif perdamaian serta kembalinya pemerintah menjalankan tugas dari Khartoum yang disebut "sangat penting" untuk memulihkan fungsi lembaga negara dan pelayanan dasar kepada masyarakat.

Ia mendesak pemerintah dan kekuatan politik Sudan membuat proses transisi lebih inklusif serta membangun konsensus nasional menuju sistem konstitusional melalui pemilihan umum yang bebas dan adil.

Perdana Menteri Sudan Kamil Idris sebelumnya mengatakan kepada delegasi tersebut bahwa dialog antarpihak Sudan akan "segera dimulai."

Perang Sudan Picu Jutaan Warga Mengungsi

Sudan dilanda perang sejak April 2023 yang melibatkan tentara nasional dengan kelompok paramiliter Rapid Support Forces (RSF).

Konflik bersenjata tersebut dipicu perselisihan mengenai rencana integrasi RSF ke dalam militer reguler Sudan.

Menurut perkiraan Perserikatan Bangsa-Bangsa, konflik tersebut telah menewaskan puluhan ribu orang dan menyebabkan sekitar 13 juta orang mengungsi.

Penulis :
Aditya Yohan
Editor :
Ahmad Yusuf