Pantau - Prancis mendesak Uni Eropa membatasi perdagangan dengan permukiman Israel yang dinilai ilegal di wilayah Tepi Barat yang diduduki, menyusul meningkatnya kekerasan oleh pemukim dan kekhawatiran terhadap masa depan solusi dua negara.
Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot mengatakan dirinya kembali mendesak negara-negara Eropa pada pekan ini untuk mengambil langkah terkait perdagangan dengan permukiman tersebut.
"Permukiman tersebut ilegal. Tidak wajar jika Uni Eropa dapat mendukung perdagangan ini," kata Barrot dalam wawancara dengan RFI, Sabtu, 5 September 2026.
Barrot membandingkan langkah yang diusulkan Prancis dengan kebijakan Uni Eropa terhadap pendudukan Rusia atas Krimea, ketika blok tersebut menghentikan impor dari semenanjung itu pada 2014.
"Hal yang sama harus kita lakukan terhadap permukiman ilegal tersebut," katanya.
Barrot mengakui penerapan pembatasan perdagangan tersebut membutuhkan kesepakatan di antara negara-negara anggota Uni Eropa.
Barrot juga mengecam apa yang disebutnya sebagai "ledakan kekerasan yang belum pernah terjadi sebelumnya" oleh para pemukim Israel di wilayah pendudukan Tepi Barat.
Menurut Barrot, kekerasan tersebut merusak martabat warga Palestina, keamanan Israel, serta prospek tercapainya solusi dua negara.
Desakan Prancis menempatkan persoalan perdagangan dengan permukiman Israel sebagai salah satu langkah yang ingin didorong Paris melalui kesepakatan bersama negara-negara anggota Uni Eropa.
Dalam wawancara yang sama, Barrot turut membantah tuduhan Pemerintah Niger bahwa Prancis terlibat dalam pemberontakan militer yang terjadi pada 29 Agustus 2026.
Barrot menyebut tuduhan keterlibatan Prancis tersebut sebagai "fantasi belaka" serta mengatakan Paris tidak memiliki niat maupun kemampuan untuk terlibat dalam aksi itu.
"Semua ini, seperti biasa, merupakan upaya untuk secara keliru menunjuk Prancis sebagai pihak yang bertanggung jawab, padahal tanggung jawab tersebut sama sekali tidak ada," katanya.
Pemberontakan tersebut melibatkan sejumlah tentara yang menyerang pangkalan udara militer utama dan beberapa lokasi strategis lainnya di Niamey.
Pasukan yang tetap loyal kepada pemerintah dengan dukungan Africa Corps Rusia kemudian berhasil mengambil kembali kendali atas lokasi-lokasi tersebut.
Pemerintah Niger pada Jumat menuduh Prancis memicu kerusuhan dan mendukung para pemberontak, tuduhan yang dibantah oleh Paris.
- Penulis :
- Gerry Eka
