Pantau - Wakil Menteri Pertahanan Korea Utara Letnan Jenderal Kim Kang Il menegaskan status negaranya sebagai pemilik senjata nuklir tidak dapat diubah serta menyatakan Pyongyang akan mempertahankan perdamaian dan stabilitas di Semenanjung Korea dan kawasan.
"Status kami sebagai negara pemilik senjata nuklir, yang telah dikukuhkan melalui konstitusi sebagai hukum tertinggi negara, sama sekali tidak dapat dibatalkan," kata Kim dalam sesi panel Beijing Xiangshan Forum 2026 di Beijing, Kamis (17/9/2026).
Kehadiran Kim dalam forum keamanan internasional tersebut menjadi salah satu kemunculan pejabat tinggi Korea Utara di luar negeri yang relatif jarang terjadi.
"Negara-negara yang dianggap sebagai musuh dan menyimpan niat paling bermusuhan serta fanatik terhadap negara kami harus menghentikan kecaman terhadap kebijakan pertahanan kami yang sah dan bersifat membela diri, serta meninggalkan khayalan denuklirisasi yang tidak realistis," tegas Kim.
Korut Kaitkan Penguatan Nuklir dengan Ancaman Keamanan
Kim mengatakan Korea Utara memandang peningkatan ancaman serangan nuklir dan langkah konfrontatif melalui aliansi sebagai alasan untuk memperluas serta memperkuat daya tangkal nuklirnya.
"Berdasarkan prinsip menjamin keamanan dan menjaga perdamaian melalui kekuatan yang tangguh, kami akan dengan teguh mempertahankan perdamaian serta stabilitas di Semenanjung Korea dan kawasan," ungkap Kim.
Kim meminta masyarakat internasional mencermati akar penyebab meningkatnya ketegangan di Semenanjung Korea dan kawasan Asia-Pasifik.
"Belakangan ini fondasi perdamaian dan keamanan dunia terguncang hebat akibat keserakahan geopolitik yang brutal dan tidak terbatas serta ambisi hegemoni Amerika Serikat dan kekuatan-kekuatan pengikutnya. Di Semenanjung Korea, blok militer agresif yang berbagi kemampuan nuklir terus diperluas dan diperkuat," tambah Kim.
Pernyataan mengenai AS dan sekutunya tersebut merupakan posisi yang disampaikan Kim dalam forum dan bukan penilaian independen mengenai penyebab ketegangan di kawasan.
Kim juga menuding berbagai latihan militer yang mengandaikan penggunaan senjata nuklir telah mengganggu perdamaian dan keamanan kawasan.
"Secara khusus, AS telah mengadopsi strategi nuklir baru yang menitikberatkan pada peningkatan kemampuan serangan dengan menggunakan senjata nuklir taktis untuk menghadapi potensi konflik kawasan sehingga negara itu mengembangkan kekuatan nuklirnya agar dapat digunakan dalam pertempuran nyata," jelas Kim.
Kim turut menuding Jepang dan Korea Selatan meningkatkan kekuatan militernya dengan dukungan Amerika Serikat.
"Akibatnya, perubahan kerangka kerja sama militer trilateral AS-Jepang-Korsel menjadi aliansi nuklir disebut mulai menjadi kenyataan. Semenanjung Korea pun tidak dapat keluar dari lingkaran setan konfrontasi yang dilakukan AS dan sekutunya," ungkap Kim.
Kim Tak Berkomentar soal Pertemuan dengan Trump
Kim mengatakan kebijakan nuklir Korea Utara dibuat berdasarkan kebutuhan keamanan nasional untuk menghadapi ancaman saat ini maupun pada masa mendatang.
"Upaya negara-negara yang dianggap sebagai musuh untuk terus meningkatkan kekuatan nuklir memberikan alasan yang cukup bagi republik kami untuk membangun perisai nuklir yang sempurna, sekaligus semakin menegaskan keabsahan dan perlunya kebijakan penguatan kekuatan nuklir," tambah Kim.
Ia menyatakan Korea Utara akan terus mengembangkan hubungan bertetangga dan persahabatan dengan negara-negara yang dinilai menjunjung keadilan serta kemandirian.
Ketika ditanya mengenai kesediaan Korea Utara mengikuti pengaturan kecerdasan artifisial di bidang pertahanan dan keamanan, Kim kembali menegaskan pengembangan kemampuan pertahanan negaranya bersifat defensif.
"Untuk tujuan tersebut, kami memiliki dan terus memperkuat kemampuan pertahanan nasional. Korut terus memperkuat kemampuan pertahanannya yang bersifat membela diri," kata Kim.
Kim juga tidak memberikan jawaban mengenai kemungkinan pertemuan antara Presiden AS Donald Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un.
"Mengenai persoalan ini, saya kira saya tidak dalam posisi untuk membahas apakah pertemuan puncak semacam itu bisa terlaksana," jawab Kim.
Korea Utara bergabung dengan Perjanjian Nonproliferasi Nuklir (NPT) pada 1985 dan pada Januari 2003 menyatakan keluar dari perjanjian tersebut setelah sebelumnya berselisih mengenai inspeksi nuklir.
Melalui Perundingan Enam Pihak pada 2005, Korea Utara menyatakan kesediaan meninggalkan program nuklir dengan imbalan bantuan ekonomi dan jaminan keamanan, sebelum melakukan uji coba nuklir pertamanya pada Oktober 2006 dan kemudian dikenai sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
