Misi Pencari Fakta PBB Sebut Ada Alasan Meyakini AS Lakukan Kejahatan Perang dalam Serangan di Iran

Pantau - Misi Pencari Fakta Internasional Independen Dewan HAM PBB untuk Iran menyatakan terdapat alasan yang masuk akal untuk meyakini Amerika Serikat melakukan kejahatan perang berupa serangan tanpa pandang bulu dalam dua serangan awal terhadap Iran pada Februari 2026.

Kesimpulan tersebut tercantum dalam laporan Misi Pencari Fakta yang dirilis Kamis (17/9/2026) berdasarkan bukti yang tersedia, sementara laporan itu menyebut AS tidak memberikan tanggapan atas permintaan informasi dari Misi dan hasil penyelidikan internal AS tidak diungkapkan secara penuh.

Serangan Sekolah di Minab Disorot

Menurut laporan tersebut, serangan pertama terjadi pada 28 Februari 2026 ketika AS memulai operasi militernya terhadap Iran dan sebuah sekolah di Distrik Minab, Iran selatan, terkena serangan.

Serangan itu dilaporkan menewaskan lebih dari 170 orang yang sebagian besar merupakan anak-anak.

Pemerintah Iran menyatakan serangan tersebut menggunakan rudal Tomahawk.

"Berdasarkan bukti yang tersedia, yang tidak mencakup tanggapan AS atas permintaan informasi dari Misi maupun pengungkapan penuh dan terbuka hasil penyelidikan internal AS, Misi menemukan alasan yang masuk akal untuk meyakini bahwa AS melakukan kejahatan perang berupa serangan tanpa pandang bulu," demikian laporan tersebut.

Misi menyatakan serangan itu mengakibatkan kematian atau cedera terhadap warga sipil serta kerusakan objek sipil.

PBB Juga Soroti Serangan di Lamerd

Misi Pencari Fakta menyampaikan kesimpulan serupa terkait serangan udara yang menargetkan kompleks olahraga dan kawasan permukiman di Lamerd menggunakan rudal Precision Strike Missile.

Menurut laporan tersebut, dua serangan di Lamerd menewaskan 178 orang, termasuk 120 anak-anak.

Dalam pernyataan terpisah, Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) mendesak Amerika Serikat dan Iran menghentikan pelanggaran serta kejahatan hak asasi manusia.

OHCHR juga meminta kedua negara memberikan jaminan agar pelanggaran serupa tidak terulang serta memberikan kompensasi kepada seluruh korban.