Pantau - Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menyatakan dukungan terhadap Mahkamah Pidana Internasional (ICC) sekaligus menegaskan komitmen negaranya terhadap multilateralisme di tengah sanksi Amerika Serikat terhadap pengadilan tersebut.
Takaichi menyampaikan sikap itu dalam pidatonya pada Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Selasa (22/9/2026).
Dalam pidato pertamanya sebagai perdana menteri di PBB, Takaichi menggambarkan Jepang sebagai negara cinta damai yang mempertahankan kebijakan berorientasi pada pertahanan.
Takaichi juga menepis kritik China yang menyebut program penguatan pertahanan pemerintahannya mencerminkan kebangkitan neo-militerisme.
Jepang Tegaskan Dukungan terhadap ICC
Perhatian masyarakat Jepang terhadap pidato Takaichi antara lain tertuju pada respons pemerintahannya terhadap sanksi Amerika Serikat kepada Tomoko Akane, warga negara Jepang yang menjabat sebagai Presiden ICC.
Amerika Serikat memandang pengadilan yang berkedudukan di Den Haag, Belanda, tersebut sebagai ancaman terhadap kedaulatan negara.
Takaichi mengatakan Jepang sejak berakhirnya Perang Dunia II telah menekankan supremasi hukum dalam penyelesaian berbagai konflik.
Menurut Takaichi, posisi tersebut tercermin dalam dukungan konsisten Jepang terhadap berbagai pengadilan internasional, termasuk ICC.
Takaichi Soroti Peran PBB di Tengah Konflik Global
Takaichi mengatakan era stabil setelah Perang Dingin telah menjadi masa lalu, sementara berbagai konflik dan persoalan keamanan terus menjadi tantangan bagi tatanan internasional berbasis aturan.
Menurutnya, belum pernah ada masa ketika PBB lebih penting dalam membawa perdamaian dan stabilitas bagi dunia.
Pidato tersebut disampaikan di tengah berbagai tantangan global, termasuk perang di Timur Tengah, konflik Rusia-Ukraina, serta program nuklir dan rudal Korea Utara.
Jepang Siapkan Kerja Sama dengan Negara Teluk
Takaichi turut menyinggung ketidakpastian ekonomi global akibat agresi militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran serta gangguan lalu lintas melalui Selat Hormuz.
Ia mengatakan Tokyo sedang menyusun rencana kerja sama komprehensif untuk memperkuat ketahanan ekonomi dan energi negara-negara Teluk.
- Penulis :
- Aditya Yohan
