
Pantau - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Rycko Menoza menargetkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Adat dapat diselesaikan pada akhir 2026 untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat.
Rycko menyampaikan hal tersebut usai mengikuti kunjungan kerja Baleg DPR RI ke Kantor Gubernur Lampung, Jumat (20/11/2026).
"Kan itu sudah masuk dalam Prolegnas prioritas 2026. Mudah-mudahan tadi saya langsung dengan ketua Baleg dan kita juga sepakat ini akan diselesaikan di akhir tahun 2026," ujar Rycko.
Menurutnya, regulasi tersebut penting untuk mengatasi berbagai persoalan masyarakat adat, mulai dari konflik lahan, pengakuan keberadaan masyarakat adat, hingga tanggung jawab pemerintah daerah.
Pembahasan RUU Masyarakat Adat juga menjadi salah satu aspirasi yang disampaikan kalangan akademisi dalam pertemuan Baleg DPR RI di Lampung terkait penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2027.
Dorong Penguatan Perlindungan Pekerja Migran
Selain RUU Masyarakat Adat, Rycko menyoroti pentingnya revisi Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Ia menilai penguatan regulasi tersebut perlu mendapat perhatian khusus mengingat Lampung merupakan salah satu daerah penyumbang pekerja migran di Sumatera.
"Lampung ini sebagai Provinsi yang nomor dua terbesar di Sumatera dari kepadatan penduduknya maupun jumlah penduduk yang ada. Jadi saya kira ini juga perlu menjadi perhatian khusus, khususnya Baleg dalam hal menyelesaikan RUU khusus pekerja Migran," katanya.
Rycko memastikan berbagai aspirasi yang dihimpun selama kunjungan kerja tersebut akan menjadi bahan pertimbangan Baleg dalam pembahasan legislasi di DPR RI.
Baleg DPR Tekankan Pentingnya Partisipasi Publik
Rycko menegaskan proses pembentukan undang-undang harus mengedepankan prinsip meaningful participation atau partisipasi bermakna dengan melibatkan masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan.
Pelibatan masyarakat dilakukan melalui sejumlah forum, mulai dari rapat dengar pendapat (RDP), rapat dengar pendapat umum (RDPU), hingga rapat kerja bersama pemerintah.
"Kita benar-benar mengedepankan meaningful participation. Jadi artinya seperti beliau apa yang disampaikan memang benar, betul. Apa yang kita sebagai anggota rasakan, di Baleg itu tidak pernah berhenti-berhentinya rapat," jelasnya.
Ia mengakui belum semua daerah memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada DPR RI.
Oleh karena itu, kunjungan kerja ke berbagai daerah menjadi salah satu upaya Baleg untuk memperluas partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang.
"Harapannya dengan kita hadir ke provinsi, hari ini kita ke Lampung, dan beberapa daerah dan rombongan lain ke Jawa Tengah, benar-benar memahami bagaimana DPR ini menerima masukan seluas-luasnya dalam hal penyusunan undang-undang sebelum itu nanti disahkan di depan sidang Paripurna," pungkasnya.
- Penulis :
- Aditya Yohan




