Pantau - Enam anggota DPR Amerika Serikat dari Partai Demokrat dijadwalkan mengajukan rancangan undang-undang Stop the Settlements Act pada Kamis (1/10/2026) yang mengusulkan sanksi terhadap individu dan entitas yang terlibat dalam pembangunan atau perluasan permukiman Israel di Tepi Barat dan Gaza.
Enam anggota DPR AS yang disebut sebagai pengusul adalah Joaquin Castro, Madeleine Dean, Don Beyer, Greg Casar, Sara Jacobs, dan Veronica Escobar.
Rancangan undang-undang tersebut bertujuan menghentikan pembangunan permukiman baru serta perluasan permukiman dan pos-pos terdepan Israel yang telah ada melalui penerapan sanksi yang ditargetkan.
RUU tersebut juga mengusulkan larangan impor barang yang diproduksi di permukiman dan pos-pos terdepan yang menjadi sasaran kebijakan.
Pengusul Sebut RUU Bertujuan Cegah Penggusuran
Para pendukung RUU mengatakan usulan tersebut dimaksudkan untuk mencegah penggusuran lebih lanjut terhadap warga Palestina.
Mereka juga menyatakan langkah itu ditujukan untuk mempertahankan jalan menuju penyelesaian politik yang memungkinkan warga Israel dan Palestina menentukan nasib sendiri.
Castro sebagai salah satu pengusul RUU mengkritik pemerintah Israel dan aktivitas permukiman di Tepi Barat.
"Di bawah pemerintahan (Perdana Menteri Israel Benjamin) Netanyahu, para pemukim melakukan perampasan tanah secara paksa yang menggusur warga Palestina dari tanah mereka," kata Castro dalam sebuah pernyataan.
Castro Dorong Kongres Gunakan Sanksi
Castro menyebut perluasan permukiman Israel yang terus berlangsung sebagai hambatan besar bagi perdamaian.
Ia menyerukan Kongres AS menggunakan sanksi sebagai instrumen untuk menangani pembangunan dan perluasan permukiman.
"Demokrat harus menghadapi ini dengan segera—bertindak sekarang atau menyaksikan peluang penentuan nasib sendiri bagi Palestina hilang selamanya," kata Castro.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
