Pantau - Pemerintah Rusia menyambut pembentukan Pakta Pertahanan Mekkah yang ditandatangani Arab Saudi, Pakistan, dan Turkiye sebagai kerja sama pertahanan kolektif yang bertujuan memperkuat stabilitas, perdamaian, dan koordinasi keamanan di kawasan Timur Tengah.
Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov menyampaikan dukungan tersebut pada Senin (19/10/2026), menyusul pembentukan pakta yang menetapkan bahwa serangan bersenjata terhadap salah satu negara anggota akan dianggap sebagai serangan terhadap ketiganya.
Pakta Mekkah ditandatangani pada 7 Agustus 2026 dan mencakup kerja sama militer, koordinasi pertahanan, serta pengembangan proyek bersama di bidang industri pertahanan.
Lavrov mengatakan Rusia memandang tujuan pembentukan kerja sama tersebut sejalan dengan upaya menjaga stabilitas dan mendorong perdamaian antarnegara.
"Kami menyambut pengumuman pembentukan struktur semacam itu. Kami meyakini tujuan yang dinyatakan oleh perhimpunan ini adalah mewujudkan stabilitas serta mendorong perdamaian dan kerja sama," kata Lavrov, Senin (19/10/2026).
Pakta Mekkah Terapkan Prinsip Pertahanan Kolektif Tiga Negara
Arab Saudi, Pakistan, dan Turkiye secara resmi menandatangani Pakta Mekkah pada 7 Agustus 2026.
Kesepakatan tersebut menetapkan prinsip pertahanan kolektif bagi ketiga negara penandatangan.
Berdasarkan ketentuan pakta, serangan bersenjata terhadap salah satu negara anggota akan dipandang sebagai serangan terhadap seluruh anggota.
Selain kewajiban pertahanan bersama, kesepakatan tersebut juga mengatur perluasan kerja sama dan koordinasi militer.
Ketiga negara turut menyepakati pengembangan proyek bersama dalam industri pertahanan sebagai bagian dari peningkatan kemampuan keamanan.
Pembentukan pakta tersebut menjadi perhatian Rusia karena berkaitan dengan perkembangan kerja sama pertahanan di kawasan Timur Tengah.
Rusia Sebut Negara Arab Lain Tertarik Bergabung
Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov mengatakan sejumlah negara di Timur Tengah menunjukkan ketertarikan terhadap inisiatif Pakta Pertahanan Mekkah.
Menurut Lavrov, ketertarikan tersebut juga datang dari sejumlah negara Arab.
Namun, ia tidak merinci negara-negara yang sedang mempertimbangkan keterlibatan dalam kerja sama tersebut.
Lavrov menegaskan bahwa Rusia menyambut tujuan pembentukan pakta yang dinyatakan untuk memperkuat stabilitas, perdamaian, dan kerja sama.
Pemerintah Rusia juga menyatakan akan menghormati keputusan negara lain yang ingin menjalin hubungan dengan struktur pertahanan tersebut.
Lavrov Singgung Kemungkinan Iran Menjalin Hubungan dengan Pakta Mekkah
Dalam pernyataannya, Lavrov turut menyinggung kemungkinan Republik Islam Iran menjalin hubungan dengan Pakta Pertahanan Mekkah.
Ia mengatakan Rusia akan menghormati keputusan pemerintah Iran apabila negara tersebut menilai kerja sama dengan pakta dapat mendukung kepentingan perdamaian dan pembangunan.
"Jika pada suatu saat pimpinan Republik Islam Iran memutuskan bahwa menjalin hubungan dengan struktur ini dapat membantu memajukan tujuan perdamaian dan pembangunan secara bebas, kami akan menghormati pilihan sahabat kami tersebut,” katanya.
Pernyataan tersebut tidak menyebutkan adanya keputusan resmi Iran untuk bergabung dengan Pakta Mekkah.
Lavrov hanya menegaskan sikap Rusia yang menghormati pilihan Iran apabila negara tersebut memutuskan menjalin hubungan dengan struktur pertahanan baru itu.
Turkiye dan Pakistan Dorong Penerapan Pertahanan Kolektif
Pekan sebelum pernyataan Lavrov, Turkiye dan Pakistan mengambil langkah untuk mendorong pelaksanaan kewajiban pertahanan kolektif berdasarkan Pakta Mekkah.
Kedua negara memutuskan untuk memperkuat penerapan praktis kesepakatan pertahanan yang telah ditandatangani bersama Arab Saudi.
Langkah tersebut mencakup upaya memastikan pengerahan cepat pasukan dan aset militer yang telah disepakati ke Arab Saudi.
Pelaksanaan pengerahan tersebut merupakan bagian dari mekanisme kerja sama pertahanan kolektif yang diatur dalam pakta.
Namun, rencana tersebut masih berkaitan dengan ketentuan hukum dan regulasi masing-masing negara.
Pengerahan Pasukan Turkiye ke Arab Saudi Harus Lewati Prosedur Hukum
Seorang sumber dalam pemerintahan Turkiye menyampaikan kepada kantor berita RIA Novosti bahwa kemungkinan pengerahan pasukan Turki ke Arab Saudi tidak dapat dilakukan tanpa melalui prosedur yang berlaku.
Menurut sumber tersebut, pengerahan pasukan harus memenuhi sejumlah persyaratan hukum dan regulasi.
Pernyataan itu menunjukkan bahwa pelaksanaan kewajiban pertahanan kolektif tetap membutuhkan proses sesuai aturan nasional.
Hingga laporan tersebut disampaikan, belum ada keterangan mengenai jadwal pasti pengerahan pasukan Turkiye ke Arab Saudi.
Pakta Pertahanan Mekkah saat ini menjadi kerangka kerja sama keamanan antara Arab Saudi, Pakistan, dan Turkiye, sementara Rusia menyatakan dukungannya terhadap tujuan stabilitas dan perdamaian yang dikemukakan para anggotanya.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
