Pantau - Partai-partai politik Arab di Israel berpotensi menjadi penentu pembentukan pemerintahan baru setelah Pemilihan Umum (Pemilu) Israel pada Selasa (27/10/2026), di tengah persaingan ketat antara koalisi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan kelompok oposisi yang berupaya mengakhiri kekuasaannya.
Pemilu tersebut akan memilih 120 anggota parlemen Israel atau Knesset, dengan setiap kubu politik membutuhkan sedikitnya 61 kursi untuk membentuk pemerintahan mayoritas.
Sejumlah jajak pendapat memperkirakan baik koalisi Netanyahu maupun blok oposisi yang dipimpin Gadi Eisenkot dari Partai Yashar akan kesulitan memperoleh mayoritas kursi secara mandiri.
Dalam situasi tersebut, dua partai Arab yang memiliki perwakilan di Knesset diprediksi mampu meraih total 16 kursi sehingga berpotensi memegang peran penting dalam menentukan arah koalisi pemerintahan Israel.
Namun, peluang tersebut sangat bergantung pada kesediaan partai-partai politik Israel lainnya untuk melibatkan perwakilan Arab dalam pembentukan pemerintahan baru.
Netanyahu Hadapi Persaingan Ketat untuk Pertahankan Kekuasaan
Benjamin Netanyahu kembali menduduki jabatan perdana menteri pada 2022 setelah koalisi politiknya berhasil mengungguli kelompok oposisi dengan selisih dukungan yang tipis.
Menjelang Pemilu 27 Oktober 2026, posisi Netanyahu menghadapi tantangan karena sejumlah survei menunjukkan belum adanya blok politik yang diperkirakan mampu mengamankan mayoritas 61 kursi.
Blok oposisi yang dipimpin Gadi Eisenkot melalui Partai Yashar menjadi salah satu kekuatan politik yang berupaya menggantikan pemerintahan Netanyahu.
Meski demikian, oposisi juga menghadapi persoalan serupa karena dukungan yang diproyeksikan belum cukup untuk memastikan terbentuknya pemerintahan mayoritas.
Kondisi tersebut membuka peluang bagi partai-partai kecil, termasuk partai yang mewakili masyarakat Arab Israel, untuk memainkan peran dalam proses pembentukan koalisi.
Dengan proyeksi perolehan 16 kursi, dukungan partai-partai Arab dapat menjadi faktor penting apabila hasil pemilu menunjukkan persaingan yang ketat antara kedua kubu.
Partai Arab Berpeluang Tentukan Koalisi Pemerintahan Israel
Partai-partai Arab di Israel disebut memiliki sikap politik yang sejalan dalam mendukung upaya oposisi mengakhiri pemerintahan Netanyahu.
Dukungan tersebut berkaitan dengan pandangan mereka terhadap kebijakan pemerintahan Netanyahu yang dianggap diskriminatif terhadap masyarakat keturunan Arab.
Namun, keterlibatan partai Arab dalam pemerintahan Israel masih menghadapi hambatan politik karena partai-partai yang didominasi politisi Yahudi umumnya enggan menjadikan mereka sebagai mitra koalisi.
Situasi tersebut membuat potensi kekuatan elektoral partai Arab belum tentu dapat diterjemahkan menjadi pengaruh langsung dalam pembentukan kabinet.
Pengalaman politik Israel menunjukkan bahwa kerja sama antara partai Arab dan partai-partai Yahudi pernah terjadi meskipun tidak berlangsung lama.
Pada 2021, Partai Ra'am yang dipimpin Mansour Abbas menjadi partai Arab pertama yang bergabung dalam koalisi pemerintahan Israel.
Koalisi tersebut berhasil mengakhiri kekuasaan Netanyahu dan membentuk pemerintahan yang dipimpin Naftali Bennett.
Namun, pemerintahan Bennett hanya bertahan sekitar satu tahun sebelum Israel kembali menghadapi perubahan politik.
Pengalaman tersebut menjadi salah satu contoh bahwa partai Arab dapat terlibat dalam pembentukan pemerintahan ketika terdapat kesepakatan politik antarkelompok.
Sebanyak 1,18 Juta Warga Arab Miliki Hak Pilih
Masyarakat Arab merupakan salah satu kelompok penduduk terbesar di Israel dengan jumlah mencapai sekitar 21 persen dari total populasi negara tersebut.
Berdasarkan data Biro Statistik Israel (CBS) pada 2023, jumlah penduduk etnis Arab di Israel mencapai sekitar 2,1 juta jiwa.
Sementara itu, menurut Madar Center for Israeli Studies, sebanyak 1,18 juta warga keturunan Arab memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilu Israel pada 27 Oktober 2026.
Warga Arab Israel merupakan keturunan penduduk Palestina yang tetap tinggal di wilayah yang kemudian menjadi Negara Israel sejak 1948.
Status mereka berbeda dengan masyarakat Palestina yang tinggal di Tepi Barat dan Jalur Gaza karena warga Arab Israel memiliki kewarganegaraan Israel serta hak untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum negara tersebut.
Dengan jumlah pemilih yang besar, masyarakat Arab memiliki potensi untuk memengaruhi komposisi kursi parlemen melalui dukungan terhadap partai-partai yang mewakili kepentingan politik mereka.
Keterwakilan Politik Arab Masih Hadapi Hambatan
Meskipun memiliki hak politik sebagai warga negara Israel, masyarakat Arab masih menghadapi persoalan kesetaraan dan keterwakilan dalam struktur pemerintahan.
Partai-partai Arab telah lama memiliki perwakilan di Knesset, tetapi keterlibatan mereka dalam koalisi pemerintahan tergolong terbatas.
Partai-partai politik yang didominasi kelompok Yahudi selama ini cenderung tidak melibatkan partai Arab sebagai mitra utama dalam pembentukan pemerintahan.
Kondisi tersebut menjadi salah satu hambatan bagi partai Arab untuk mengubah dukungan pemilih menjadi posisi strategis dalam pemerintahan.
Keberhasilan Partai Ra'am bergabung dalam koalisi pemerintahan pada 2021 menjadi pengecualian penting dalam sejarah politik Israel.
Menjelang pemungutan suara pada 27 Oktober, kemungkinan terulangnya kerja sama politik tersebut kembali menjadi perhatian karena tidak ada kubu utama yang diperkirakan dapat dengan mudah meraih mayoritas parlemen.
Hasil pemilu nantinya akan menentukan apakah partai-partai Arab dapat memanfaatkan perolehan kursi mereka untuk berperan dalam pembentukan pemerintahan baru atau tetap berada di luar koalisi.
Dengan demikian, masa depan pemerintahan Netanyahu tidak hanya bergantung pada perolehan kursi koalisinya dan kekuatan oposisi, tetapi juga pada keputusan politik partai-partai Arab serta kesediaan kelompok oposisi untuk menjalin kerja sama.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
